Ratusan Kontainer Limbah Elektronik Amerika Menumpuk di Batam, Menteri LH Diminta Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta- Ratusan kontainer berisi limbah elektronik asal Amerika Serikat dilaporkan menumpuk di Terminal Peti Kemas Batu Ampar, Batam. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu operasional pelabuhan dan menimbulkan masalah lingkungan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia mengaku sudah mengirimkan surat kepada Menteri LHK, yang juga ditembuskan kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia.

Tindakan itu diambil setelah Terminal Peti Kemas Batam menyampaikan laporan bahwa kapasitas penumpukan kontainer di lapangan sudah hampir penuh.

“Terminal Peti Kemas Batam sudah menyampaikan surat kepada kami bahwa kondisi di Pelabuhan sekarang sudah mulai full, penuh. Tumpukan ini sudah mengganggu efektivitas kerja” ujar Amsakar, usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Batam, Kamis sore (20/11/25).

Menurutnya, limbah elektronik tersebut sebelumnya menjadi bagian dari penindakan yang dilakukan Kementerian LHK. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai langkah lanjutan terhadap kontainer-kontainer tersebut.

“Karena kementerian yang kemarin melakukan eksekusi terhadap problem ini, ya kita harapkan justru pihak kementerian yang memutuskan. Supaya barang ini jangan sampai menjadi tumpukan yang tidak ada solusinya,” tegas Amsakar.

Dia menambahkan bahwa BP Batam tidak menginginkan kontainer limbah tersebut terus menumpuk, sebab barang-barang lain yang masuk secara resmi juga membutuhkan ruang. Semakin lama dibiarkan, kapasitas penumpukan di pelabuhan akan semakin sempit.

“Kalau memang barang ini harus diberikan sanksi, berikan saja sanksi yang jelas. Kalau berhari-hari dibiarkan di situ, pelaku usahanya juga akan keluar, dan kami di BP Batam semakin kekurangan ruang untuk kargo,” katanya.

Amsakar menegaskan surat permohonan penyelesaian telah ditandatanganinya malam sebelumnya. Dia berharap Kementerian LHK segera mengambil langkah tegas agar aktivitas logistik di Batam tidak terganggu dan persoalan limbah impor ini tidak berlarut.

“Itulah sebabnya saya menyurati Pak Menteri, agar segera mengambil langkah penyelesaian. Jangan sampai pelabuhan kita menumpuk-numpuk barang tanpa solusi jelas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah mengatakan proses penanganan terhadap ratusan kontainer tersebut masih terus berlangsung. Temuan baru ini merupakan hasil pengembangan dari investigasi sebelumnya.

“Investigasi masih dilakukan oleh KLH,” ujar Zaky di Batam, beberapa waktu lalu kepada Liputan6.com.

Menurut Zaky, hasil penyelidikan lanjutan mengungkap adanya sekitar 600 kontainer yang terindikasi mengandung limbah elektronik dan masuk melalui jalur pengiriman ke Batam. Namun sebagian besar kontainer tersebut berhasil dikembalikan ke tempat asal sebelum tiba di pelabuhan.

“Informasi awalnya sekitar 600 kontainer, namun setelah pengungkapan sebagian besar masih berada jauh dari Batam dan langsung dibawa kembali,” jelasnya.

Jumlah kontainer berisi limbah elektronik mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masuk ke Batam terus bertambah. Dari semula hanya 73 kontainer, kini jumlahnya meningkat menjadi 367 unit.

Seluruh kontainer tersebut diduga berasal dari Amerika Serikat dan tengah dalam pengawasan ketat Bea Cukai Batam serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari hasil pendataan, terdapat tiga perusahaan penerima kontainer limbah elektronik tersebut, yakni PT.Esun Internasional Utama Indonesia, PT.Logam International Jaya, PT.Batam Baterry Resycle Industries. Dari ketiganya, PT Esun Internasional Utama Indonesia tercatat memiliki jumlah terbanyak, yaitu 144 Kontainer, yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan mendalam oleh aparat berwenang.

Zaky menegaskan, hingga kini belum ada satu pun kontainer yang direekspor atau dikembalikan ke negara asal.

“Untuk reekspor itu menjadi tanggung jawab dan dibebankan ke perusahaan,” katanya.

Dia menambahkan, Bea Cukai Batam akan terus memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas impor barang yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

“Selama saya di sini, kami akan pertajam pengawasan walaupun ada aja hambatan,” tegas Zaky.

Zaky juga menyinggung adanya rapat tertutup Komisi XII DPR-RI bersama manajemen PT Esun Internasional Utama Indonesia pada 29 Oktober 2025 di Hotel Marriot Harbour Bay Batam. Menurutnya, Bea Cukai Batam, KLHK, dan BP Batam tidak dilibatkan dalam rapat tersebut.

“Kami tidak tahu hasil rapat itu dan tidak diundang. KLH tidak diundang, BP Batam tidak diundang,” ungkap Zaky.