Dihantam Banjir Bandang Bertubi-tubi, Kawasan Batu Busuk Sumbar Nyaris Terisolasi

Liputan6.com, Batu Nusuk - Banjir bandang masih terus melanda kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sejak rentetan bencana yang terjadi pada akhir November lalu.

Pantauan Liputan6.com di lapangan, setiap kali hujan intensitas tinggi mengguyur, maka air Sungai Batu Busuk kembali meluap. Kondisi Sungai yang melebar dan sempadan yang terus menggerus membuat sejumlah akses sempat terputus.

Sebelumnya pada rentetan bencana banjir bandang akhir November lalu, sudah memutus akses satu-satunya jalur menuju Batu Busuk.

Pada 14 Desember 2025, Sungai Batu Busuk kembali meluap dan sempat menghanyutkan dua orang warga, namun bisa diselamatkan. Kemudian jalan setelah jembatan Batu Busuk turut amblas dalam kejadian itu.

Amblasnya jembatan dan putusnya akses sepanjang rentetan bencana yang terjadi, nyaris membuat Batu Busuk terisolir.

Pada 15 Desember 2025, akses tersebut benar-benar putus sehingga warga yang keluar masuk untuk mengambil maupun menyalurkan Bantuan harus menaiki perbukitan agar bisa keluar dari kampungnya.

Pada 16 November, warga bersama tim gabungan membuat jalur darurat dari bebatuan agar akses bida dilewati sepeda motor.

Salah seorang warga Batu Busuk, Zal Hendri berharap pemerintah bisa memberi perhatian pada jalan putus tersebut agar segera diperbaiki.

“Ini jalan satu-satunya, kalau aliran sungainya tidak dinormalisasi, setiap hujan jalur ini akan putus lagi karena jalan darurat ini hanya bisa dilewati ketika tidak hujan,” katanya, Rabu (17/12/2025).

Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan sidang kabinet paripurna, membahas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Senin (15/12). Dalam rapat, Presiden Prabowo menyentil para menteri dan kepala lembaga, kinerja pemerintaha...

Tim Advokasi Keadilan Ekologis Selamatkan Sumatera Barat menyoroti lemahnya peran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah kabupaten/kota dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang masih berlangsung.

Meski status tanggap darurat telah diperpanjang, ancaman terhadap keselamatan warga tetap nyata.

"Intensitas hujan yang kembali tinggi pada 14 Desember 2025 menyebabkan banjir bandang di sejumlah wilayah Kota Padang dan membuat warga terdampak kembali mengalami bencana berulang, yang memperparah trauma dan rasa tidak aman," kata Adrizal, perwakilan Tim Advokasi Keadilan Ekologis.

Dalam perspektif hukum kebencanaan, lanjut dia, mitigasi seharusnya dilakukan jauh sebelum bencana terjadi, terutama di wilayah rawan. Kewajiban negara meliputi pembersihan saluran air, normalisasi sungai, penguatan vegetasi, evaluasi wilayah berisiko, pengendalian sumber ancaman, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

"Namun di lapangan, kewajiban tersebut tidak dijalankan secara optimal, bahkan pascabencana. Di beberapa lokasi seperti Batu Busuk, warga justru bergotong royong secara mandiri membentuk aliran sungai, yang menunjukkan minimnya kehadiran negara dalam upaya mitigasi risiko," terang Adrizal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan status siaga bencana sejak September 2025 dan memperpanjang status tanggap darurat hingga Desember 2025. Namun hingga kini belum terlihat rencana mitigasi dan penanganan darurat yang jelas, terukur, dan berbasis risiko.

Operasional Posko Tanggap Darurat yang dibuka pada akhir November juga tidak dibarengi dengan pendataan yang transparan, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah yang solid, serta edukasi kepada masyarakat mengenai tahapan tanggap darurat.

Situasi ini memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah rawan masih ditempati warga tanpa perlindungan yang memadai. Proses evakuasi dan relokasi sementara belum dilakukan secara menyeluruh, padahal potensi bencana susulan masih tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam memastikan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam fase tanggap darurat.

Sementara untuk update data bencana Sumbar, dari catatan BNPB sebanyak 244 orang meninggal di provinsi ini. Kemudian 90 orang masih dinyatakan hilang.

Selain itu, tercatat sebanyak 12.451 rumah dan berbagai fasilitas umum dilaporkan terdampak kerusakan. Rinciannya, 486 rumah rusak, 205 rumah ibadah mengalami kerusakan, serta 65 fasilitas kesehatan terdampak.

Lalu 29 gedung atau kantor pemerintahan juga dilaporkan rusak. Kerusakan turut menyasar sektor pendidikan dengan 216 fasilitas pendidikan terdampak, serta 46 jembatan yang mengalami kerusakan dan mengganggu akses masyarakat.