Riset LabSosio Fisip UI: 73,3 Persen Pengiriman MBG Terlambat, Bikin Menu Basi

Liputan6.com, Jakarta - Hasil riset LabSosio Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI) menunjukkan sebanyak 73,3 persen sekolah pernah terdampak keterlambatan pengiriman makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, lamanya durasi waktu dari dapur SPPG ke sekolah menjadi penyebab kualitas menu MBG rusak alias basi.

“73,3 persen dari sekolah yang disurvei mengaku pernah menghadapi kendala dengan pihak dapur MBG. Kendala tersebut umumnya berupa keterlambatan pengiriman makanan,” kata Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI Hari Nugroho saat mengisi seminar di Auditorium Juwono Sudarsono gedung F Fisip UI, Rabu (4/3/2026).

Riset MBG ini digelar di lima daerah dari tiga Provinsi, salah satunya Kota Depok. Riset dilakukan pada Oktober hingga Desember 2025, dengan mengkaji dampak pelaksanaan MBG di sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode mixed method, yakni memadukan data kuantatif dan kualitatif dari 1.267 koresponden.

“Satu SPSTG menghasilkan 3.000 sampai 4.000 porsi untuk siswa dalam satu hari, maka bisa dibayangkan bahwa ini merupakan kapasitas produksi yang masif, dan konsekuensinya membutuhkan jangka pekerja yang sangat ketat,” ujar Hari.

Hari menjelaskan, rata-rata dapur SPPG sudah bekerja untuk memproduksi MBG sejak pukul 02.00 WIB mulai dari pengolahan makanan, penataan makanan pada ompreng dan durasi waktu pembagian dari dapur SPPG menuju sekolah. Tentunya SPPG harus berusaha menjaga suhu makanan untuk dapat dikonsumsi siswa.

“Nah durasi ini adalah durasi yang cukup kritikal, karena durasi ini terlalu panjang, itu akan memberi konsekuensi pada kualitas bahan makanan yang memburuk atau menjadi basi,” jelas Hari.

Memburuknya makanan menjadi tantangan yang sangat serius bagi SPPG, sehingga perlu waktu yang tepat dalam mengemas makanan. Selain itu, beban kerja perlu menjadi perhatian tidak hanya petugas pemotongan maupun pengolahan makanan, namun terhadap ahli gizi.

“Kelelahan dapat menjadi faktor yang memberikan potensi terjadinya kemungkinan human error,” terang Hari.

Hari banyak mendapatkan kasus SPPG terhadap MBG, salah satunya di Kota Depok, yakni konflik jadwal pengiriman MBG ke sekolah. Diketahui, beberapa SPPG tidak hanya melayani sekolah, namun turut melayani ibu hamil atau posyandu dan pemberian kepada ibu hamil pada pagi hari dan SD pada siang hari.

“Nah, ini rentan. Jadi, rentan pada gangguan kualitas makanan sendiri,” ucap Hari.

Selain itu, beberapa daerah mengalami jarak yang jauh antara SPPG dengan sekolah yang dituju. Hal menjadi penyebab gangguan dalam pelayanan program MBG kepada siswa.

Meskipun begitu, lanjut Hari, antara sekolah dengan SPPG terjalin komunikasi dan interaksi yang baik. Hal itu dapat menjadi pembelajaran dan saling memperbaiki pelaksanaan MBG di sekolah.

“Sehingga masing-masing berusaha untuk memperbaiki situasi. Apalagi sempat terjadi adanya gangguan keracunan, pasti SPPG dan sekolah akan berkoordinasi,” pungkas Hari.