Pria Asal NTT Diduga Terlibat Kekerasan Seksual Lolos Jadi Prajurit, TNI Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Seorang pria asal Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial ADO diduga terlibat kasus kekerasan seksual, lolos seleksi menjadi prajurit TNI. Merespons hal ini, Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana sedang melakukan pendalaman.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran terhadap seluruh informasi yang terkait dengan ADO, termasuk berkoordinasi dengan penegakan hukum yang ada di Flores Timur.

“Kami sedang melakukan pengecekan dan pendalaman terhadap data serta informasi yang beredar, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait guna memperoleh fakta yang lengkap dan akurat,” ujar Widi. Dikutip dari Antara, Rabu (4/3/2026).

Widi menjelaskan proses rekrutmen prajurit TNI AD dilaksanakan secara ketat, transparan dan berlapis. Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, kesamaptaan jasmani, serta penelusuran latar belakang calon prajurit sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perlu dipahami apabila dalam proses tersebut terdapat informasi hukum yang belum terdeteksi atau tidak dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan, maka hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi dan penelusuran lebih lanjut,” katanya.

Kapendam menegaskan apabila dalam proses pendalaman nantinya terbukti yang bersangkutan memang memiliki keterlibatan dalam tindak pidana sebagaimana diberitakan media, maka TNI AD memastikan proses hukum akan dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Institusi TNI AD juga tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Widi menegaskan institusi TNI tidak pernah dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

"TNI juga tidak membenarkan adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi untuk melakukan tekanan ataupun permintaan kepada korban maupun keluarga korban terkait penanganan perkara tersebut," katanya.

Kapendam Udayana mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menunggu hasil penelusuran dan proses hukum yang sedang berjalan, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.