Dua Politikus Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi ke 15 Anggota DPRD NTB

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU) dan politikus Partai Perindo Muhammad Nashib Ikroman (MNI), sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di DPRD NTB. Keduanya berperan sebagai pemberi uang kepada 15 anggota DPRD.

"Tim penyidik bidang pidsus melakukan penetapan terhadap dua orang sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi DPRD NTB. Mereka merupakan anggota dewan dengan inisial IJU dan MNI," kata Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muh Zulkifli Said. Dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025).

Keduanya dibawa petugas menuju kendaraan tahanan jaksa untuk menjalani penahanan. Dalam kasus ini jaksa telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan ahli serta menerima titipan uang yang diduga menjadi objek perkara gratifikasi, dengan total sedikitnya Rp 2 miliar.

Zulkifli mengungkapkan uang titipan dari belasan anggota dewan tersebut kini menjadi kelengkapan bukti kasus.

"Uang itu dari 15 anggota dewan, sekarang kami gunakan sebagai kelengkapan alat bukti," ucapnya.

Saat diminta kepastian perihal status dari uang tersebut, apakah dari pihak swasta atau uang negara, Zulkifli memilih untuk tidak menjelaskan hal tersebut kepada publik.

"Nanti saja itu karena ini masih pendalaman semua," ujarnya seraya menolak memberikan keterangan perihal sumber uang.

Uang yang kini menjadi objek perkara gratifikasi ini totalnya sekitar Rp 2 miliar. Nominal uang tersebut diungkap jaksa sebagai titipan dari 15 orang anggota DPRD NTB yang menerima dari kedua tersangka.

Penahanan IJU dan MNI dilakukan penyidik di lokasi berbeda. Untuk tersangka IJU dititipkan di Lapas Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tersangka MNI di Rutan Lombok Tengah.

Penahanan keduanya terhitung berjalan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan sesuai masa penahanan pertama pada tahap penyidikan.

Keduanya disangka Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

"Untuk Pasal 55 KUHP (penyertaan), nanti kita lihat," ujar dia.