Banjir Langkat, DPR Tekankan Data Korban Satu Pintu untuk Percepat Pemulihan

Liputan6.com, Jakarta - Banjir Langkat, Sumatera Utara, yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Komisi VIII DPR menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, agar bantuan tepat sasaran dan agar tidak ada kekosongan layanan di lapangan. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Wibowo Prasetyo menuturkan, data korban harus terintegrasi dan menjadi rujukan bersama seluruh instansi.

“Kami ingin memastikan data korban satu pintu, sehingga bantuan tepat sasaran. Rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi, hingga pendampingan psikososial harus berjalan paralel. Politik anggaran harus berpihak pada rakyat yang terdampak,” kata Wibowo. Dikutip dari Antara, Minggu (1/2/2026).

Hal itu diungkapkan saat Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Langkat, untuk meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa masyarakat Langkat benar-benar merasakan kehadiran negara. Jangan sampai setelah masa tanggap darurat selesai, rakyat justru merasa ditinggalkan. Pascabencana adalah fase krusial yang menentukan masa depan mereka,” ujar Wibowo.

Kunjungan tersebut dihadiri pula oleh pimpinan BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Baznas, serta Pemerintah Kabupaten Langkat.

Wibowo juga mendorong agar upaya mitigasi dan kesiapsiagaan diperkuat, mengingat Sumatera Utara termasuk wilayah dengan potensi kerawanan bencana yang tinggi. Dia menyatakan Komisi VIII siap memperjuangkan dukungan anggaran apabila memang dibutuhkan untuk percepatan pemulihan.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pengawasan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, dukungan pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami berterima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI. Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya maksimal dalam penanganan pascabencana, namun tentu kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah pusat agar pemulihan berjalan lebih cepat dan menyeluruh,” ujar Afandin.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Selain itu, koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial terus dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara efektif.

Kunjungan kerja spesifik ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat sistem penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

Sebelumnya diberitakan, banjir di Langkat yang terjadi pada akhir tahun lalu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 115.979 kepala keluarga atau 437.480 jiwa terdampak.

Berdasarkan data yang dirangkum, banyak fasilitas umum terendam dan rusak, kerugian lahan pertanian, perkebunan yang terendam.

Selain itu ada juga aksea jalan yang terputus, jembatan penghubung yang rusak, jaringan listrik masih ada yang terputus, jaringan internet juga terputus.