Warga Sumbar Somasi dan Ancam Gugat 12 Pejabat Negara Terkait Penanganan Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah warga di Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan notifikasi gugatan warga negara (citizen lawsuit/CLS) kepada 12 pejabat negara, mulai dari presiden, hingga kepala daerah.

Tim Advokasi Keadilan Ekologis mengajukan CLS dengan menyoroti kewajiban pemerintah untuk melindungi keselamatan rakyat. Perwakilan tim, yang terlibat dalam proses hukum ini, menyatakan bahwa notifikasi CLS dikirimkan tepat pada 10 Desember 2025.

“Kami dari tim Advokasi Keadilan Ekologis Selamatkan Sumatera Barat melakukan gugatan warga negara pada 10 Desember 2025, bertepatan dengan momentum Hari HAM, kami mengirimkan notifikasi atau somasi kepada 12 pejabat negara, mulai dari presiden hingga bupati dan wali kota,” kata perwakilan tim advokasi Adrizal di Padang, Kamis (11/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa tenggat waktu notifikasi tersebut mengacu pada PERMA 1/2023 tentang Gugatan Lingkungan Hidup.

“Jangka waktunya 60 hari kalender. Jika dalam periode itu somasi tidak diindahkan, kami akan menempuh gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atas dugaan kelalaian atau minimnya tindakan pejabat hingga mengakibatkan bencana ekologis,” lanjutnya.

Notifikasi tersebut dikirimkan melalui pos dan disampaikan secara langsung. “Surat kepada presiden sudah kami kirimkan, termasuk lampiran yang juga kami sampaikan ke PTUN,” tambahnya.

Gugatan ini ditujukan untuk mendorong pemerintah melakukan evaluasi penanganan dan mitigasi bencana ekologis, yang terjadi sejak akhir November 2025.

Tim Advokasi Keadilan Ekologis menjadi kuasa hukum masyarakat terdampak dari Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, hingga Kabupaten Solok. Langkah ini diambil setelah respons pemerintah dinilai lamban terhadap seruan publik yang meminta agar rentetan bencana ditetapkan sebagai bencana nasional.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 10 Desember 2025 mencatat 238 orang meninggal dunia, 93 orang masih hilang dan 113 orang mengalami luka-luka. Ribuan rumah dan fasilitas publik juga terdampak, termasuk 216 sekolah, 65 fasilitas kesehatan serta 205 rumah ibadah.