Wakil Bupati Lampung Tengah Buka Suara Usai Bupati Ardito Kena OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Bupati Lampung Tengah (Lamteng) I Komang Koheri menegaskan roda pemerintahan di daerahnya tetap berjalan normal, meski Bupati Ardito Wijaya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komang menyampaikan hal itu usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU/PKS) antara Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (11/12/2025).

“Sebagai wakil bupati saya siap melaksanakan tugas-tugas sesuai koridor yang ada. Kita masih menjunjung asas praduga tak bersalah,” kata Komang.

Dia memastikan pelayanan dan kegiatan pemerintahan di Lampung Tengah tetap berjalan seperti biasa.

“Semua berjalan dengan baik, tetap jalan. Harapannya semuanya bisa tetap kondusif,” ujarnya singkat.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela turut angkat bicara soal OTT yang menjerat Bupati Ardito Wijaya. Dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

“Kami serahkan kepada pihak berwenang. Sejauh ini beliau terlihat kooperatif. Doakan yang terbaik untuk Lampung,” kata Jihan.

Jihan menyebut peristiwa itu harus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah agar memperkuat komitmen antikorupsi.

Menurutnya, Pemprov Lampung terus meningkatkan upaya pencegahan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH).

“Kita terus menjalin kerja sama dengan APH. Pada peringatan Hakordia kemarin juga ada arahan dari Ketua KPK. Saya sempat bertemu beliau di Yogyakarta untuk terus mendorong sosialisasi pencegahan korupsi. Jangan sampai ada lagi yang terlibat,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Ardito Wijaya bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap.

"Pertama AW (Ardito Wijaya) selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. Kedua, RHS (Riki Hendra Saputra) selaku anggota DPRD Lampung Tengah. Ketiga, RNP (Ranu Hari Prasetyo) selaku adik Bupati Lampung Tengah. Keempat, ANW (Anton Wibowo) selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati. Kelima, MLS (Mohamad Lukman Sjamsuri) selaku pihak swasta atau Direktur PT EM," kata Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, Ardito Wijaya mematok 15 hingga 20 persen dari setiap proyek yang ada di wilayahnya, diduga untuk memperkaya diri.

Mungky mengungkapkan, atas perbuatan AW, ANW, RHS, dan RHP selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, MLS selaku pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mungky memastikan kelima tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama, dimulai per tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025. Meski demikian, penahanan dilakukan secara terpisah.

"RHS dan MLS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Tersangka AW; RNP; dan ANW ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK," kata dia.