Polisi Umur 40 Tahun Pamer Kelamin Saat Video Call dengan Gadis

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Polres Bone berinisial Aipda H (40) dijatuhi sanksi demosi selama lima tahun setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Aipda H diketahui memamerkan alat kelaminnya saat melakukan panggilan video dengan seorang gadis berusia 17 tahun.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 21 Juli 2025, sekira pukul 09.50 WITA di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban berinisial R (17) menerima panggilan video dari terduga pelaku. Saat panggilan berlangsung, pelaku diduga sengaja memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban.

Kasat Reskrim Polres Bone AKP Alvin Aji Kurniawan menjelaskan, korban terkejut atas tindakan tersebut dan langsung merekam layar panggilan video itu. Belakangan rekaman layar itu dijadikan sebagai alat bukti.

“Berdasarkan laporan polisi, awalnya terduga pelaku masih menggunakan sarung. Namun tidak lama kemudian sarung tersebut diduga dibuka dan alat kelaminnya diperlihatkan secara utuh kepada korban,” ujar Alvin, Minggu (21/12/2025).

Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Bone pada 6 Agustus 2025, sekitar dua minggu setelah peristiwa terjadi. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/497/VIII/2025/SPKT/Polres Bone/Polda Sulawesi Selatan.

Alvin menegaskan, antara pelaku dan korban tidak memiliki hubungan pribadi. Pelaku diduga mendapatkan nomor telepon korban saat korban pernah menemani temannya membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bone, tempat pelaku bertugas saat itu.

“Pelaku dan korban tidak punya hubungan apa pun. Korban hanya pernah menemani temannya melapor ke SPKT, dan dari situ nomor korban didapatkan,” jelasnya.

Dalam proses penanganan perkara, penyidik telah menggelar dua kali gelar perkara. Gelar perkara pertama dilakukan pada 6 Oktober 2025 dengan rekomendasi pendalaman serta koordinasi dengan ahli. Selanjutnya, gelar perkara kedua pada 16 Desember 2025 menyimpulkan bahwa perkara tersebut memenuhi unsur pidana dan dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Perkara ini dianggap cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut,” kata Alvin.

Kasus tersebut disangkakan melanggar Pasal 32 atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, atau Pasal 281 KUHP.

Selain proses pidana, Aipda H juga menjalani sidang kode etik profesi Polri. Kasi Propam Polres Bone AKP Muh Ali menyebutkan, sidang kode etik telah digelar pada 1 Oktober 2025.

“Putusannya berupa penempatan khusus selama 30 hari yang sudah dijalani, serta demosi selama lima tahun ke luar dari Polres Bone,” ujar Muh Ali.

Ia menjelaskan, Aipda H sebelumnya bertugas sebagai Bintara SPKT Polres Bone. Setelah putusan etik, yang bersangkutan dipindahkan ke Bagian Seksi Umum (Sium).

“Dulu bertugas di Ba SPKT Polres Bone. Setelah sidang, ditempatkan di Ba Sium,” katanya.

Muh Ali menegaskan, Polri tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan penanganan kasus dilakukan sesuai prosedur.

Polres Bone juga memastikan komunikasi dengan korban dan keluarga terus dijalin selama proses hukum berlangsung.

“Sidang kode etik ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan profesionalisme. Tidak ada toleransi bagi setiap pelanggaran, siapa pun pelakunya. Proses ini berjalan secara transparan dan objektif,” pungkasnya.