Buntut Viral Angkot di Sukabumi Pakai Gas Elpiji 3 Kg, Pertamina Beri Ultimatum

Liputan6.com, Sukabumi - PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan larangan keras terhadap penggunaan Elpiji 3 kg atau gas melon sebagai bahan bakar angkutan kota (angkot) di Sukabumi. Fenomena modifikasi bahan bakar yang sempat viral di media sosial ini dinilai melanggar regulasi subsidi dan mengancam keselamatan publik.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Susanto August Satria, menegaskan bahwa gas melon memiliki peruntukan khusus yang telah diatur oleh negara.

"LPG 3 Kg diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Penggunaan di luar itu adalah pelanggaran," tegas Susanto, Rabu (15/4/2026).

Selain menyalahi aturan distribusi, Pertamina menyoroti risiko teknis yang muncul akibat modifikasi mesin secara mandiri.

Menurut Susanto, mengganti jenis bahan bakar tanpa standar teknis yang benar dapat berakibat fatal bagi pengemudi maupun penumpang.

"Aspek keselamatan harus diperhatikan ketika memodifikasi kendaraan, terlebih dalam penggantian bahan bakar," ujarnya.

Pihak Pertamina mengingatkan bahwa kendaraan yang ingin menggunakan gas seharusnya memanfaatkan fasilitas resmi berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) melalui SPBG diklaim jauh lebih aman karena telah memenuhi standar teknis dan keamanan yang berlaku.

Realita di Lapangan: Pengakuan Sopir

Larangan ini muncul setelah sejumlah angkot, salah satunya trayek 01 Sukaraja-Kota Sukabumi, kedapatan menggunakan tabung gas 3 kg di balik kap mesinnya.

Hendra Irawan (53), salah satu sopir, mengaku nekat beralih ke gas demi menekan biaya operasional yang tinggi.

Hendra mengungkapkan bahwa dengan menggunakan dua tabung gas per hari, ia bisa menghemat biaya operasional hingga Rp50.000 dibandingkan saat menggunakan bensin.

"Awalnya ikut teman saja. Setelah dipertimbangkan, akhirnya saya pasang juga. Selisih biayanya memang jauh (lebih murah)," kata Hendra.

Meski alasan ekonomi menjadi motor penggerak para sopir, Pertamina tetap bersikeras bahwa kebijakan energi subsidi harus tepat sasaran dan faktor keamanan tidak boleh dikompromikan demi alasan penghematan semata.