Ultimatum Gubernur Jateng Usai Bupati Pati dan Bupati Pekalongan Ditangkap KPK

Liputan6.com, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengomentari kasus penangkapan Bupati Pati dan Pekalongan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baginya dua hal itu harus menjadi peringatan terakhir bagi jajaran pemerintah daerah di wilayahnya.

Peringatan keras disampaikan Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan menghadapi Lebaran 2026, yang digelar secara tertutup di Gradhika Bhakti Praja, Senin (9/3/2026).

Dirinya menyampaikan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota agar tidak lagi terseret kasus hukum, khususnya korupsi. Peringatan disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing.

Di hadapan para kepala daerah, Ahmad Luthfi secara tegas menyinggung kasus hukum yang menjerat kepala daerah di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan dalam beberapa waktu terakhir.

“Pertama Pati, satu setengah bulan berikutnya Pekalongan. Saya tidak ingin satu setengah bulan nanti ada lagi. Ini warning untuk kita semua, cukup dua kali, jangan sampai ini ping telu,” tegasnya.

Ahmad Luthfi yang didampingi Wakil Gubernur Tak Yasin Maimoen mengungkapkan, kasus penangkapan Bupati Pati dan Bupati Pekalongan harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar menjalankan tugas dengan orientasi pelayanan publik, bukan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ia menekankan, pejabat publik wajib menjaga integritas serta menjauhi praktik yang melanggar hukum, termasuk korupsi dan gratifikasi.

“Sebagai pejabat publik kita harus menciptakan birokrasi yang melayani dengan prinsip clear and good governance. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga,” ujarnya.

Ahmad Luthfi juga meminta para kepala daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.

“Saya minta para bupati dan wali kota betul-betul menjaga akuntabilitas, keterbukaan kita, transparansi kita,” katanya.

Selain menyoroti integritas pejabat daerah, Ahmad Luthfi juga mengingatkan para kepala daerah agar tetap berada di wilayah masing-masing selama periode libur Lebaran.

Hal itu merujuk pada surat edaran Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri yang meminta kepala daerah siaga selama masa mudik dan arus balik. Menurut Ahmad Luthfi, kepala daerah harus memastikan kondisi wilayah tetap kondusif selama momentum Lebaran yang identik dengan lonjakan mobilitas masyarakat.

“Lebaran itu agenda tahunan. Sebagai pejabat publik kita sudah biasa jadi 'Bang Toyib' yang tidak pulang-pulang. Saya ingatkan H-7 sampai H+7 tetap berada di wilayah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri selama periode tersebut.

Dengan peringatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh kepala daerah dapat menjaga integritas sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa Lebaran.