Kerusakan Hutan Mangrove Batam Tidak Bisa Pulih Dalam 1 Abad

Liputan6.com, Jakarta - Kerusakan hutan lindung mangrove Tanjung Gundap, Sagulung, Kota Batam, tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Bahkan, ekosistem mangrove yang rusak diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk kembali seperti semula.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang dugaan perusakan hutan lindung mangrove Tanjung Gundap dengan terdakwa Dju Seng yang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (11/6/2026).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik bersama dua hakim anggota, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan satu saksi dan empat saksi ahli, termasuk peneliti mangrove Dadan Mulyana dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Saat memberikan keterangan, Dadan menjelaskan bahwa kawasan mangrove di Batam merupakan mangrove tipe pulau yang memiliki karakteristik sangat sulit dipulihkan apabila mengalami kerusakan.

"Batam ini tipe mangrovenya tipe pulau. Ini tipe mangrove yang susah dipulihkan. Untuk pemulihannya bisa lebih dari 100 tahun," kata Dadan di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, kerusakan ekosistem mangrove dapat disebabkan faktor alam maupun aktivitas manusia. Namun, salah satu penyebab yang paling berdampak adalah penimbunan kawasan mangrove menggunakan material nonmangrove yang menghambat masuknya air laut ke dalam ekosistem tersebut.

Dia menjelaskan, upaya pemulihan tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman kembali. Tahapan restorasi harus diawali dengan mengembalikan sistem pasang surut agar kawasan yang tertutup timbunan kembali mendapatkan suplai air laut.

Setelah itu, proses pemulihan harus melalui berbagai tahapan, mulai dari studi awal, analisis lingkungan, penyusunan desain teknis, penanaman, hingga perawatan jangka panjang.

Selain menghadirkan ahli mangrove, JPU juga menghadirkan ahli pengukuran dan pemetaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, Wiharso. Dalam keterangannya, Wiharso menyebut luas kawasan hutan yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 5,989 hektare berdasarkan hasil pengukuran menggunakan foto drone yang dipadukan dengan peta kawasan hutan.

"Luas yang rusak itu kami ukur menggunakan foto drone dan diposisikan pada peta kawasan hutan. Diperoleh luas sekitar 5,989 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 2,021 hektare berada di luar PL," ujarnya menjawab pertanyaan majelis hakim.

Namun dalam persidangan, Wiharso mengakui tidak melakukan koordinasi dengan BP Batam saat melakukan pemeriksaan dan pengukuran kawasan yang menjadi objek perkara.

Persidangan juga diwarnai keberatan dari penasihat hukum terdakwa, Nugraha dan Andreas, terhadap kehadiran dua saksi ahli dari Kementerian Kehutanan.

Menurutnya, kedua ahli tersebut merupakan pegawai pada instansi yang berkaitan langsung dengan perkara sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sementara itu, ahli peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dari Kementerian Kehutanan, Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan ilegal di kawasan hutan dapat dikenakan sanksi berbeda tergantung waktu pelaksanaannya.

"Terhadap kegiatan ilegal di kawasan hutan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020, jika kegiatan itu dilakukan sebelum tanggal tersebut maka dikenakan sanksi administratif. Namun apabila dilakukan setelah 2 November 2020, maka dapat dikenakan sanksi pidana," katanya.

Saat pemeriksaan silang, penasihat hukum terdakwa menyinggung adanya dokumen pengajuan yang disebut telah dilakukan BP Batam pada tahun 2022. Dalam sesi tersebut, ahli Kurniawan tampak beberapa kali kesulitan menjawab pertanyaan setelah penasihat hukum memperlihatkan dokumen yang dimaksud.

Di akhir persidangan, tim kuasa hukum terdakwa kembali menyampaikan keberatan terhadap keterangan dua ahli dari Kementerian Kehutanan karena dinilai memiliki potensi konflik kepentingan.(*)

Keterangan Foto:

Jenis Phone Mangrov Pulau di Batam yang rusak sulis dipulihkan dengam waktu yang singkat.