Rombongan Wali Kota Batam Ikut Kawal Penyerahan Donasi Bencana ke Sumatra Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Keberangkatan rombongan pejabat Pemerintah Kota Batam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai hampir Rp 15 miliar ke wilayah terdampak bencana di Sumatra, menuai sorotan dan kritik publik.

Rombongan yang terdiri dari Wali Kota Batam Amsakar Acmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah (Sekda), serta unsur Forkopimda tersebut berangkat hari Kamis (8/1/2026) dan dijadwalkan berada di luar daerah hingga 11 Januari 2026. Bantuan disalurkan ke sejumlah daerah terdampak bencana, yakni Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.

Kepergian hampir seluruh pimpinan utama Pemko Batam secara bersamaan memicu kritik, karena dinilai berpotensi menimbulkan kekosongan kepemimpinan di lingkungan pemerintahan daerah selama beberapa hari.

Pakar Hukum dan Administrasi Tata Negara Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Emi Hajar Abrar, menilai langkah tersebut tidak tepat dan patut dipertanyakan dari sudut pandang tata kelola pemerintahan.

“Kalau kepala daerah tidak berada di tempat, seharusnya ada pendelegasian yang jelas. Tidak boleh sebuah daerah dalam kondisi tanpa pemangku kebijakan,” ujar Emi, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, keberangkatan Amsakar Acmad dan Li Claudia Chandra secara bersamaan seharusnya diantisipasi dengan memastikan pejabat kunci lain tetap berada di daerah. Namun dalam kondisi saat ini, Sekda Firmansyah justru turut serta dalam rombongan.

“Kalau wali kota pergi, wakilnya harus ada. Kalau dua-duanya pergi, Sekda seharusnya tetap di daerah. Tapi sekarang semua berada di luar kota. Ini yang jadi persoalan,” tegasnya.

Emi menilai pengantaran bansos memang merupakan agenda penting dan bernilai kemanusiaan, namun tidak harus melibatkan seluruh pimpinan daerah dalam satu waktu.

“Tidak tepat jika seluruh pimpinan daerah melakukan pekerjaan yang sama. Apalagi ini bukan kondisi yang mengharuskan semua pejabat utama hadir langsung. Pemerintahan daerah tidak boleh dikosongkan, meskipun dengan alasan tugas,” ucapnya.

Dia juga mempertanyakan mekanisme formal terkait pendelegasian kewenangan selama para pimpinan berada di luar daerah.

“Ini menjadi pertanyaan publik. Apakah ada penugasan resmi? Kepada siapa roda pemerintahan dijalankan? Hal-hal seperti ini seharusnya disampaikan secara transparan,” ujar dosen Hukum dan Tata Negara Unrika tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menjelaskan bahwa setelah menyerahkan bantuan ke Sumatra Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama rombongan melanjutkan penyaluran bantuan ke Aceh. Adapun bantuan untuk Sumatra Barat diserahkan oleh tim lainnya.

“Terkait pelaksanaan tugas wali kota dan wakil wali kota, telah didelegasikan kepada para asisten, yakni Asisten Administrasi Umum dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan,” kata Rudi, Jumat (9/1/2026).

Dia menambahkan, rombongan dijadwalkan kembali ke Batam setelah agenda di Aceh selesai. “Kemungkinan besok sudah pulang. Habis dari Aceh langsung kembali,” ujarnya.

Diketahui, Pemko Batam menyalurkan bantuan sebesar Rp 7,5 miliar untuk tiga daerah terdampak bencana tersebut. Selain itu, donasi dari masyarakat berhasil dihimpun sebesar Rp 4.589.074.911, serta dukungan dari PLN Batam senilai Rp 2,5 miliar. Secara keseluruhan, dana solidaritas yang terkumpul hampir mencapai Rp 15 miliar.