Kemendagri Ingatkan Pemkab Magelang Inovasi Harus Terencana dan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang agar pengembangan inovasi daerah tidak dilakukan secara sporadis, melainkan harus melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pendopo drh. Soepardi pada Senin 27 April 2026.

Dalam paparannya, Yusharto menegaskan, inovasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus daya saing daerah. Namun demikian, inovasi tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas. “Inovasi yang kita lahirkan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada manajemen inovasi yang dimulai dari perencanaan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Yusharto.

Dia menjelaskan, keberhasilan inovasi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola siklus inovasi secara utuh. Hal ini mencakup penguatan perencanaan, pelaksanaan yang tepat sasaran, evaluasi berbasis data, hingga keberlanjutan program agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah (OPD) dalam menciptakan inovasi. Menurutnya, inovasi tidak seharusnya menjadi tanggung jawab satu OPD saja, melainkan hasil sinergi berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah.

“Bapak/Ibu semestinya inovasi yang kita lahirkan itu tidak hanya dari satu OPD saja. Tetapi, diharapkan merupakan kolaborasi dari sekian banyak OPD. Untuk itu, perlu kita lakukan manajemen untuk menjamin keberlanjutan inovasi," terangnya.

Selain itu, dirinya mendorong pemanfaatan teknologi dan data sebagai fondasi dalam pengembangan inovasi. Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

Yusharto juga menyinggung pentingnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan data sektor lain, seperti kesehatan, guna mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dia mencontohkan, ke depan layanan publik akan semakin berbasis pada data individu, termasuk riwayat keluarga, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih presisi.