Ratusan Kontainer Limbah Beracun Asal Amerika Berderet Tanpa Tuan di Batam

Liputan6.com, Batam - Limbah elektronik asal Amerika berjejer dalam kontainer di Pelabuhan Batu Ampar. Dari total 914 kontainer berisi limbah elektronik, sebanyak 796 masih tertahan di pelabuhan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab?

Ratusan kontainer limbah elektronik yang berbahaya jika dibiarkan itu siapa yang bakal mengurusnya? Proses pemulangan berjalan lambat, nyaris tersendat.

Di balik tumpukan besi dan kabel bekas itu, ada cerita yang lebih dalam, tentang ulah pengusaha yang diduga lepas tangan, meninggalkan persoalan besar yang kini perlahan berpindah ke pundak negara.

Pendiri komunitas Akar Bhumi, Hendrik Hermawan, melihat persoalan ini bukan sekadar soal lingkungan, tetapi juga keadilan.

"Ini bukan hanya limbah, ini soal tanggung jawab. Jangan sampai pengusaha mengambil untung, lalu saat masalah muncul, negara yang menanggung," katanya.

Nama perusahaan seperti PT Esun, PT Logam Internasional Jaya, PT Batam Battery Recycle Industries yang disebut-sebut dalam pusaran kasus ini.

Namun ketidakjelasan status hukum perusahaan membuat situasi semakin rumit. Jika perusahaan itu tak lagi aktif atau menghilang secara administratif, maka beban biaya reekspor yang seharusnya ditanggung importir berpotensi dialihkan ke pemerintah.

Dalam prinsip polluter pays, pencemar wajib membayar. Namun di lapangan, prinsip itu seperti kehilangan taring. Hendrik bahkan mendorong agar persoalan ini tidak berhenti pada administrasi semata. Ia meminta penegakan hukum pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

"Kalau terbukti melanggar, harus ada sanksi pidana. Jangan hanya administratif. Ini limbah B3, dampaknya serius. Harus ada efek jera," ujar Hendrik.

Ia pun menyebutkan, kewenangan untuk memproses limbah Amerika bukan lagi kewengan kementerian melainkan ke pemerintah daerah.

Sementara itu, Bea Cukai Batam berada di posisi yang serba terbatas. Kepala Divisi Kepatuhan dan Layanan Informasi, Setiawan Rosyidi, saat di konfirmasi menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bergerak tanpa pengajuan dari perusahaan dan persetujuan instansi terkait.

"Kami hanya operator. Kalau tidak ada permohonan resmi dan izin dari BP Batam serta dinas terkait, kami tidak bisa memproses reekspor," ucap Setiawan Rosidi kepada Liputan6.com.

Limbah berbahaya sudah ada di depan mata, namun proses hukum dan administratif berjalan di tempat. Sementara waktu terus berjalan, dan risiko lingkungan kian membesar.

Kasus ini bermula dari laporan Basel Action Network yang mengungkap adanya pengiriman limbah ilegal ke Batam. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bahkan telah menetapkan limbah tersebut sebagai B3 sejak Oktober 2025. Namun hingga kini, penyelesaiannya masih jauh dari tuntas.