Abdul Mu'ti Beberkan Rencana Perubahan Sistem MBG

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah pusat kini tengah menyiapkan perubahan sistem pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang diusulkan adalah melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan agar lebih fleksibel dan tepat sasaran. Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti saat menjawab pertanyaan wartawan terkait evaluasi program MBG.

Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah kini sedang mengkaji sejumlah skema baru, termasuk penentuan sasaran penerima manfaat yang lebih terukur berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah.

“Nanti akan ada perubahan sistem. Sekolah-sekolah yang memang tidak memerlukan tidak menerima MBG lagi, tetapi yang sangat memerlukan akan kita prioritaskan,” ujar Abdul Mu'ti di peresmian international class program (ICP) di Kampus 2 SD Aisyiyah Multilingual Darussalam, Kudus, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Abdul Mu'ti, pelaksanaan MBG ke depan tidak harus seluruhnya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka peluang agar sebagian program dapat dikelola langsung sekolah, termasuk melalui kantin sekolah yang memenuhi standar yang ditetapkan.

“Tidak semuanya melalui SPPG. Sebagiannya mungkin bisa melalui sekolah, tetapi semuanya tetap di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah,” terang menteri asal Kudus ini.

Abdul Mu'ti menjelaskan, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi untuk mempercepat distribusi makanan. Selain itu, memanfaatkan sarana yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan.

"Sekolah dinilai lebih memahami kondisi dan kebutuhan peserta didiknya, sehingga program dapat berjalan lebih efektif," terang Mu'ti.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh pelaksanaan MBG tetap harus memenuhi standar gizi, keamanan pangan dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan pemerintah.

"Karena itu, meskipun sekolah dilibatkan, pengelolaan program tetap berada dalam sistem koordinasi nasional, " tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti juga meralat pernyataannya yang sebelumnya sempat menyebut 43 juta guru meminta program MBG dilanjutkan.

Dia menerangkan, sekira 43 juta murid atau 80,9 persen penerima manfaat menginginkan program MBG tetap berjalan. Dukungan tersebut diperoleh dari data yang telah terintegrasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta hasil pemantauan langsung di lapangan.

“Data penerima MBG sekarang terintegrasi dengan Dapodik. Jadi muridnya ada di mana saja, by name, by address, sekolahnya mana saja, itu kami punya,” imbuhnya.

Selain data administrasi, kata Mu'ti, pemerintah juga memperoleh masukan dari berbagai penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dan lembaga lain mengenai pelaksanaan program MBG.