PDIP Tantang Kementerian LH Cabut Permanen Izin 4 Perusahaan Diduga Biang Kerok Bencana di Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) melayangkan desakan keras kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk bersikap transparan, terkait hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) empat perusahaan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang diduga kuat menjadi pemicu bencana alam.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, menyoroti sikap KLH/BPLH yang dinilai tidak terbuka, khususnya mengenai identitas satu dari empat perusahaan yang operasionalnya telah dihentikan sementara.

"Yang disampaikan ke publik baru tiga: PT Agincourt Resources, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III). Satu perusahaan lagi masih disimpan identitasnya. Ini tidak transparan!" tegas Mangapul Purba kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Mangapul mendesak agar audit Amdal dilakukan secara mendalam, bukan hanya sebatas penghentian operasional sementara.

Dia tak segan meminta KLH mencabut izin usaha secara permanen jika audit membuktikan perusahaan tersebut menjadi biang kerok bencana banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda Tapsel dan sekitarnya.

"Kalau dari kesimpulan audit itu terbukti menjadi penyebab bencana, justru cabut izin usahanya. Jangan kasih beroperasi lagi," ancam Mangapul.

Desakan ini muncul setelah Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan temuan awal yang mengindikasikan adanya perubahan bentang alam di hulu DAS Batang Toru, Sabtu (6/12/2025).

Menteri Hanif menyebut tiga sumber utama yang memperparah bencana, yakni kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan PLTA yang masif, dan aktivitas penambangan emas.

"Semua temuan ini harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh. KLH/BPLH akan mereview kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru," jelas Menteri Hanif.

Tiga perusahaan telah diwajibkan menghentikan operasional sejak 6 Desember 2025 untuk menjalani audit lingkungan. Sementara perusahaan keempat dipanggil untuk pemeriksaan resmi pada hari ini, Senin (8/12/2025).

Mangapul Purba menekankan bahwa transparansi hasil audit adalah kunci agar tidak ada lagi saling tuding antar pemerintah, sementara rakyat terus menjadi korban.

"Setelah ini, harus ada kesimpulan perusahaan itu merusak atau tidak dan sampaikan kepada publik. Kalau tidak merusak, silakan lanjut. Tapi, jangan merusak dibilang tidak, itu nanti membuat bahaya," tutupnya.