Modus Penambangan Emas Ilegal di Lahan PTPN Terbongkar, Polisi Buru Cukong

Liputan6.com, Jakarta - Polisi mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak pendana atau cukong di balik aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman mengatakan, penyelidikan tidak hanya menyasar para penambang, tetapi juga pihak yang diduga menyediakan lahan serta sumber pendanaan kegiatan ilegal tersebut.

“Kami masih mendalami kemungkinan adanya pendana atau pihak yang menyokong aktivitas ini, baik dari perusahaan maupun kelompok tertentu,” kata Her, Selasa (10/3/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, lokasi tambang emas ilegal tersebut berada di 200 hektare lahan hak guna usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII.

Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya kerja sama antara masyarakat dengan pihak lain dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Heri menjelaskan, dalam praktik di lapangan sering ditemukan masyarakat yang mengklaim memiliki atau mengelola lahan HGU, kemudian menjalin kerja sama dengan para penambang.

“Salah satu modus yang ditemukan menggunakan sistem bagi hasil antara penambang dan pihak yang mengaku pemilik lahan,” bebernya.

Dalam skema tersebut, hasil tambang dibagi dengan komposisi sekira 70 persen untuk penambang dan 30 persen untuk pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Selain itu, penyidik juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu, baik dari aparat maupun pihak perusahaan perkebunan.

“Kami akan menelusuri apakah ada keterlibatan oknum aparat, pihak perkebunan, atau memang lahan tersebut benar-benar dikuasai masyarakat,” kata Heri.

Namun demikian, ia menyebut pihak PTPN VII justru mengaku dirugikan oleh aktivitas tambang ilegal tersebut. Perusahaan disebut beberapa kali melaporkan adanya kegiatan penambangan tanpa izin di area perkebunan mereka.

“PTPN sudah beberapa kali menyampaikan laporan terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum masyarakat di wilayah HGU mereka,” jelasnya.

Penyidik juga akan memeriksa pihak-pihak yang mengaku memiliki atau mengelola lahan yang digunakan dalam kegiatan tambang tersebut.

“Siapa pun yang mengklaim lahannya digunakan untuk aktivitas ini dan bekerja sama dengan penambang ilegal akan kami periksa sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Heri.

Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Helfi Assegaf mengungkapkan, praktik tambang emas ilegal tersebut diperkirakan telah berlangsung sekitar satu setengah tahun terakhir. Aktivitas penambangan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Way Kanan, yakni Kecamatan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, dan Baradatu.

“Selama beroperasi sekitar satu setengah tahun, potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun,” ujar Helfi dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2026).

Dari hasil pendalaman sementara, aktivitas penambangan ilegal tersebut menghasilkan produksi emas dalam jumlah cukup besar setiap hari.

Menurut Helfi, ratusan mesin yang beroperasi di lokasi tambang diperkirakan mampu memproduksi sekitar 1.575 gram emas per hari.

“Jika diasumsikan harga emas sekitar Rp 1,8 juta per gram, maka nilai pendapatan dari kegiatan tersebut bisa mencapai sekitar Rp 2,8 miliar per hari,” katanya.

Jika dihitung dalam satu bulan dengan asumsi 26 hari kerja, potensi pendapatan dari aktivitas tambang ilegal itu diperkirakan mencapai sekitar Rp 73,7 miliar.

Dengan estimasi aktivitas yang telah berlangsung sekitar 1,5 tahun, potensi kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan menembus lebih dari Rp 1,3 triliun.