Menteri LH Tegaskan Kasus Pencemaran Sungai Cisadane Dituntut secara Pidana dan Perdata

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menegaskan persoalan pencemaran pestisida ke Sungai Cisadane akan dituntut secara pidana dan perdata. Hal tersebut diungkapkan Hanif pada saat meninjau langsung gudang yang terbakar, hingga mengakibatkan pencemaran parah bahan kimia ke Sungai Cisadane.

"Saya dengan Pak Kapores, Pak Diputi Gakkum, Pak Diputi PPKL telah melakukan peninjauan terkait dengan kasus ini sejak awal kejadian, maka Bapak Kapores telah melakukan langkah-langkah kepolisian dalam waktu yang cepat untuk menangani ini," kata Hanif kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Kemudian, lanjutnya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengambil langkah-langkah sejak terjadinya kebakaran. Misalnya dilakukan pemantauan terus menerus terhadap pergerakan air yang tercemar pestisida.

"Akhirnya, informasi terakhir sudah sampai ke Teluknaga. Tentu semua dampak lingkungan kita lakukan pengambilan sampel, uji sampel untuk melihat sampai sejauh mana pengaruh yang timbul dari kondisi ini," ungkap Hanif.

Untuk semua sampel masih diuji di laboratorium, setidaknya ada ratusan yang sudah diambil. Mulai dari airnya, biota yang hidup di dalamnya, tumbuhan dan sebagainya.

Lalu, untuk penegakan hukum, Hanif menerangkan, setidaknya ada dua tuntutan yang diajukan. Dari sisi pidana ataupun perdata, mengingat kerugian yang dihasilkan sangat parah, Sungai Cisadane tercemar sepanjang 22,5 Kilometer, sehingga membuat distribusi air bersih terganggu ke ratusan ribu rumah masyarakat.

"Untuk pidana, nanti Pak Kapolres yang akan menindaklanjutinya. Kemudian dari sisi perdatanya kita akan ambil sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 87 dan 90 Undang-Undang 32 2009. Ini mungkin akan panjang ceritanya, karena air ini mengalir mulai dari Sungai Jaletreng ini sampai ketemu Cisadane sekitar 9 km, lalu aliran Cisadane sampai Teluknaga itu puluhan kilometer," ungkap Hanif.

Makanya, semua pencemar wajib melakukan penanganan, bertanggung jawab mulai dari kerugian lingkungan hingga upaya pemulihan lingkungan. Bahkan pada saat di gudang tersebut, Hanif tidak melihat adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

"Ini (inspeksi), saya tidak melihat adanya IPAL. Nah ini tentu kesalahan fatal yang tidak boleh dilakukan," pungkas Hanif.