Emak-Emak di Sirnarasa Sukabumi Geruduk Kantor Desa, Desak Kades Tolak Proyek Geothermal

Liputan6.com, Sukabumi - Kantor Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Sukabumi, mendadak ramai oleh kedatangan ratusan warga yang didominasi oleh kaum emak-emak, Senin (19/1/2026). 

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, warga menuntut ketegasan Kepala Desa untuk menolak rencana pengeboran energi panas bumi atau geothermal di wilayah mereka.

Kekhawatiran warga memuncak karena lokasi pengeboran direncanakan berada di atas pemukiman penduduk, tepatnya di titik wellpad 1 yang berjarak kurang dari satu kilometer dari rumah warga. 

Kondisi ini dinilai mengancam keselamatan tempat tinggal serta keberlangsungan lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat.

Tokoh masyarakat Desa Sirnarasa, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa masyarakat merasa ditinggalkan oleh pemerintah desa karena tidak adanya transparansi sejak awal rencana proyek bergulir.

"Hari ini kami benar-benar atas dasar ketidakterbukaan Pemerintah Desa dengan masyarakat Sirnarasa. Kami menolak adanya geothermal di sini. Kedatangan kami bukan untuk demo, kami hanya ingin duduk bareng dengan Kepala Desa untuk mencari solusi atas penolakan kami," ujar Dedi.

Dedi menambahkan, sekitar 80 persen warga Sirnarasa adalah petani. Meskipun lahan yang mereka garap merupakan kawasan hutan, lahan tersebut telah menghidupi warga secara turun-temurun selama puluhan tahun. 

Warga khawatir kehadiran perusahaan akan memutus akses ekonomi masa depan anak cucu mereka.

Hingga petang, suasana sempat memanas karena Kepala Desa Sirnarasa, Okih Suryadi, tak kunjung menemui warga. Dedi menegaskan bahwa warga akan tetap menduduki kantor desa sampai mendapatkan pernyataan resmi.

"Kami akan tetap menunggu karena staf desa tidak bisa menjamin kewenangan Kepala Desa. Kami menolak permanen," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Sirnarasa, Cakra Riganda, menyambut aspirasi tersebut sebagai masukan positif. 

Ia mengakui bahwa pihak desa pun belum mengetahui secara pasti dampak sosial dari proyek yang dikembangkan oleh PT Daya Mas tersebut.

"Ini menjadi tolak ukur bagi perusahaan bagaimana mereka bisa memberikan konsultasi publik. Kami akan menjembatani aspirasi ini dan menyampaikannya ke pihak perusahaan serta pimpinan di tingkat kabupaten maupun provinsi," jelas Cakra.