Bupati Kena OTT KPK, Wabup Pekalongan Tunggu Arahan Gubernur

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan Sukirman irit bicara terkait penangkapan Bupati Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan saat Sukirman hadir acara stadium general yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berusaha menghindari kejaran wartawan.

Sukirman sebelumnya duduk di barisan depan dan menyimak paparan yang disampaikan KH Yusuf Chudhori sebagai narasumber utama. Usai acara, Sukirman berusaha menghindari kejaran wartawan.

“Maaf, belum bisa komentar, nanti saja,” kata Sukirman singkat kepada wartawan, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Sukirman juga meminta wartawan menunggu pernyataan resmi dari Gubernur Jawa Tengah.

“Nunggu Pak Gub saja, njeh mas,” ucapnya.

Fadia Arafiq ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Selain itu KPK juga menyegel sejumlah ruang kerja di Pemkab Pekalongan.

Penangkapan Fadia Arafiq dilakukan di Semarang, Selasa (3/3/26). Bupati Pekalongan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

KPK belum disebutkan secara rinci perkara dan siapa saja yang ditangkap bersama Bupati Pekalongan Fadia karena proses pemeriksaan masih berlangsung di Jakarta. Namun Farida, disebutkan KPK menangkap Farida bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam operasi tangkap tangan di Semarang.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati. Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengaku terkejut dengan penangkapan Bupati Pekalongan yang tidak berselang lama dengan OTT yang dilakukan KPK terhadap mantan Bupati Pati, Sudewo.

Gubernur menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ahmad Luthfi menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK atas dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance,” ujar Ahmad Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/26).