Wali Kota Bandung Kaji Usulan Dedi Mulyadi soal Liburkan Angkot Saat Tahun Baru: Tidak Akan Semuanya

Liputan6.com, Bandung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya tengah mengkaji liburnya angkutan umum (angkot) saat perayaan malam Tahun Baru, sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Kami sedang menghitung dan mengatur rutenya dulu. Tidak semuanya akan diatur ulang, karena kita melibatkan pertimbangan dan perhitungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas," kata dia di Bandung, Rabu (24/12/2025).

Farhan menuturkan, nantinya akan ada rembuk dengan berbagai pihak, agar tak menimbulkan masalah baru di lapangan. "Keputusan ini harus bulat, didukung oleh semua Forkopimda, baik Forkopimda kota maupun Forkopimda provinsi," jelas dia.

Politikus NasDem itu berharap, kebijakan pengaturan angkot saat libur Nataru itu bisa mengurangi potensi gangguan mobilitas masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi para pengemudi angkot dan pengguna jasa angkutan umum lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meliburkan seluruh angkot di kota Bandung selama pergantian Tahun Baru 2026, demi mengurangi kemacetan, di mana sebelumnya mengumumkan dulu untuk daerah Puncak, Bogor.

"Itu kan kalau yang di Puncak sudah berjalan, teralokasikan di Pemprov. Nah, saya nawarin kalau di Kota Bandung malam Tahun Baru tidak macet, kemudian hari tahun barunya tidak macet, angkotnya diliburkan, tetapi uang sakunya dikasih," ucap Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (22/13/2025).

Pasalnya, dia memprediksi Kota Bandung akan diserbu wisatawan saat sejak tanggal 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 mendatang.

"Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu, sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjungan, angkotnya istirahat dua hari, malam tahun baru dan hari tahun baru," jelas Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta ini menambahkan, pemerintah provinsi akan merinci lebih lanjut mengenai anggaran yang akan dikeluarkan untuk uang kompensasi para sopir angkot yang diliburkan.

Sementara menurut data Dishub Kota Bandung, jumlah sopir angkot yang resmi beroperasi saat ini sebanyak kurang lebih 2.500 orang.

"Pendapatan angkot itu kan rata-rata Rp 150.000, sopir itu. Kalau dengan mobil setoran mobilnya jadi 250 lah ya. Kemudian dua hari jadi Rp 500.000 dikasihnya, antara pemilik dengan sopir angkotnya. Nanti Pak Sekda Provinsi dengan Sekda Kota Bandung diskusi," ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Jawa Barat (Jabar) menyetop sementara operasional angkot dari dan ke kawasan Puncak, Kabupaten Bogor selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Kebijakan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan puncak yang kerap dipadati saat musim libur.

Sebagai gantinya, pemilik dan angkot akan mendapatkan kompensasi. Kebijakan serupa pernah diterapkan saat mudik Idulfitri 2025.

"Kebijakan ini akan diberlakukan kembali," kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam siaran pers yang diterima di Bandung, Kamis (18/12/2025).

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat, Diding Abidin, menambahkan pemberian kompensasi sebagai untuk mengganti pendapatan sopir angkot diminta berhenti beroperasi selama periode tertentu. Kompensasi diberikan selama empat hari, yakni pada 24–25 Desember 2025 dan 30–31 Desember 2025.

"Selama periode tersebut, angkot diminta tidak beroperasi di jalur wisata Puncak, Bogor," kata Diding.

Adapun besaran kompensasi yang disiapkan Pemerintah Jawa Barat yakni Rp 200 ribu per orang per hari. Artinya, setiap penerima akan memperoleh total Rp800 ribu selama empat hari kebijakan diberlakukan.

"Kami peruntukkan buat 1.825 orang. Jadi orang ini adalah satu pemilik angkot, kedua adalah sopir utama dan sopir cadangan," terang Diding.

Tak hanya angkot di kawasan Puncak, Bogor, kebijakan serupa rencananya juga diterapkan pada moda transportasi tradisional di sejumlah daerah lain di Jawa Barat.

Pemerintah Jawa Barat akan memberikan kompensasi kepada pengemudi delman dan becak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Kabupaten Cirebon.

"Total delman dan becak itu kurang lebih ada 1.470 di enam daerah," kata Diding.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, otoritasnya akan melakukan pengawasan langsung selama masa libur Nataru.

Monitoring dilakukan guna memastikan angkot, becak, dan delman penerima kompensasi benar-benar berhenti beroperasi sesuai ketentuan.

"Kita akan monitoring, apakah betul mereka berhenti setelah diberikan (kompensasi). Itu akan terbaca," ungkap Diding.

Kebijakan tersebut terbukti efektif pada mudik Idulfitri 2025 lalu. Data Dinas Perhubungan Jawa Barat menunjukkan terjadi peningkatan kecepatan kendaraan selama masa mudik.

Misalnya, kecepatan rata-rata perjalanan Garut–Bandung (lintas Limbangan–Malangbong) meningkat menjadi 20–30 km/jam dari sebelumnya 10–20 km/jam pada 2024. Sementara itu, lintas Garut–Tasikmalaya meningkat menjadi 30–40 km/jam dari 20–30 km/jam.