Wali Kota Bandung Berubah Sikap, Bakal Bongkar Teras Cihampelas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Bandung akan libatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri dalam proses pembongkaran Teras Cihampelas. Sementara, para pedagang kaki lima (PKL) berharap bisa tetap berjualan di lokasi lain yang lebih strategis.

Proyek yang mulai dibangun pada masa Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tahun 2016 silam itu diketahui telah menelan biaya tak kurang dari Rp 70 miliar. Meski berkali-kali mati suri, Wali Kota Bandung saat ini Muhammad Farhan, sempat menegaskan tidak akan membongkar area tersebut.

Menurutnya, Teras Cihampelas masih layak dan potensial. Pembongkaran terlalu berisiko baik secara itung-itungan hukum, ekonomi maupun politik. Pendapatnya sempat berseberangan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sejak awal pro-pembongkaran.

Belakangan, sikap Farhan bergeser, menyatakan bahwa Teras Cihampelas harus dibongkar. Antara lain karena alasan masalah struktur hingga legalitas.

Pemerintah Kota Bandung pun diaku telah mengajukan permohonan analisis secara paralel kepada Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Diklaim sebagai upaya pencegahan potensi persoalan hukum serta memastikan tidak ada risiko kerugian negara dalam proses pembongkaran Teras Cihampelas.

“Kami juga mengajukan analisis dari Korsupgah KPK untuk memastikan bahwa nanti proses pembongkaran tidak menimbulkan potensi kerugian negara. Prinsipnya, semua harus clear secara hukum,” kata Farhan dalam keterangan pers ditulis di Bandung, Jumat (13/2/2026).

Di samping itu, Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), khususnya terkait pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Sejauh ini, Pemkot Bandung disebut masih melakukan kajian menyeluruh baik dari sisi teknis struktur bangunan maupun aspek kewenangan lintas perangkat daerah.

“Kalau semuanya sudah rapi saya akan menghadap Pak Gubernur untuk menyerahkan perizinan, setelah itu baru kita mulai,” jelasnya.

Salah satu pedagang di Teras Cihampelas, Ira (48), mengakui kecemasannya ketika wacana pembongkaran itu mencuat.

Dia mengaku bukan tidak setuju, tapi berharap pemerintah kota benar-benar menyiapkan relokasi yang layak sehingga ia dan kawan-kawannya tak kehilangan mata pencarian.

Sudah lebih dari 20 tahun Ira berjualan di kawasan Cihampelas, jauh sebelum proyek Teras Cihampelas dulu dibangun. Mulanya, ia jualan baju dan souvenir khas Bandung di bahu Jalan Cihampelas.

Ketika proyek Ridwan Kamil itu rampung, Ira dan sejumlah pedagang lainnya direlokasi, diminta agar naik ke atas Teras Cihampelas. Dan setelah naik, selang beberapa tahun, kini Ira diminta turun lagi, direlokasi lagi.

“Sejak relokasi saya sudah 9 tahun di sini,” kata Ira kepada Liputan6.com belum lama ini.

Penurutan Ira, Teras Cihampelas hanya ramai sekitar tahun pertama sejak dibuka. Setelah itu, berangsur sepi dan sama sekali mati suri ketika pandemi. Pasca-pandemi, kondisinya tak pernah membaik.

Saat ini, nyaris tak ada pengunjung. Untungnya, masih ada sejumlah para pekerja sekitar kawasan Cihampelas yang biasa makan atau sekadar ngopi saat istirahat kerja.

“Sekarang mah hanya ngandelin karyawan mal aja kalau makan siang, istirahat, udah weh itu. Sepi banget,” katanya.

“Kalau mau direlokasikan lagi ya di tempat yang rame, tolong dibantu modal, dipromosiin juga supaya rame,” harapnya.

Salah satu pengurus koperasi pedagang Teras Cihampelas, Nana (54) mengatakan, jumlah pedagang atau kios yang buka mulanya mencapai 192 kios. Terdiri dari 52 kios kuliner dan 140 lainnya berupa kios souvenir, baju dan lainnya.

Kini, tak lebih dari 10 kios yang masih bertahan. Jika dipandang dari kondisi ini, dia termasuk yang juga tak menolak dengan pembongkaran Teras Cihampelas.

Harapannya sederhana, ia tetap bisa berjualan terlebih di tempat yang jauh lebih ramai. Karenanya, wacana relokasi bagi pedagang yang bertahan hingga kini harus benar-benar serius dipersiapkan oleh pemerintah.

“Misalnya relokasi nih, tempatnya harus jelas. Artinya, kita juga butuh biaya untuk angkut dong? Termasuk masuk harus sama jongkonya dong. Kalau belum ada jongkonya, nanti kita biaya lagi dong, nanti biaya dari mana? Jangankan untuk itu, untuk modal dagang sekarang aja kita kekurangan,” katanya.

Nana yang sudah 21 tahun jadi pedagang di kawasan Cihampelas itu berharap, relokasi yang dilakukan pemerintah itu jangan sampai berujung mematikan usaha pada pedagang.

“Dulu saya dagang di bawah, pas ada relokasi ke sini (di atas Teras Cihampelas) ya kami nurut aja. Tapi sejujurnya, keuntungan itu jauh lebih besar pas saya dagang di bawah,” tandasnya.