UMP Yogyakarta Tahun 2026 Naik, Segini Besarannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Organisasi buruh menilai kenaikan UMK ini belum mampu menjamin pekerja dan keluarganya keluar dari kondisi rentan dan kemiskinan struktural.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, penetapan UMP 2026 dilakukan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Pemda DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.

“Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi,” kata Ni Made Dwipanti, Kamis (24/12/2025).

Besaran UMP DIY Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.417.495. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 153.414,05 atau 6,78 persen dibandingkan UMP Tahun 2025.

Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga menginisiasi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor konstruksi serta sektor transportasi, khususnya angkutan penumpang dan barang.

“Inisiasi tersebut didasarkan pada pertimbangan karakteristik risiko kerja dan perkembangan ekonomi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan,” terangnya.

Namun, hasil analisis terhadap kondisi kedua sektor tersebut menunjukkan adanya tantangan struktural. Sektor transportasi dan pergudangan memang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Pulau Jawa, tetapi pertumbuhannya dinilai fluktuatif dan cenderung menurun.

“Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pada kedua sektor tersebut, penerapan UMSP pada sektor konstruksi dan sektor transportasi-pergudangan dinilai belum tepat untuk dilaksanakan pada tahun 2026,” ujar Ni Made Dwipanti.

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Besaran UMK ditetapkan berbeda untuk setiap daerah.

UMK Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp2.827.593 atau naik Rp172.551,17 (6,50 persen). UMK Kabupaten Sleman sebesar Rp2.624.387, naik Rp157.872,14 (6,40 persen). UMK Kabupaten Bantul ditetapkan Rp2.509.001 atau naik Rp148.468,00 (6,29 persen).

UMK Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp2.504.520, naik Rp153.280,15 (6,52 persen). Adapun UMK Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebesar Rp2.468.378 dengan kenaikan Rp 138.115,00 atau 5,93 persen.

Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan memandang kenaikan UMP DIY tahun 2026 belum menjawab persoalan mendasar pemenuhan hak pekerja atas penghidupan yang layak.

“Kenaikan di kisaran 6 persen memang mengikuti formula pengupahan nasional, namun dari sudut pandang HAM kebijakan tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh realitas hidup buruh di DIY,” tulisnya dalam rilis.

Menurutnya realitas di DIY menunjukkan adanya ketimpangan serius antara kenaikan upah dan biaya hidup riil. Harga pangan, sewa hunian, transportasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

DIY juga menghadapi paradoks struktural sebagai daerah dengan label upah murah tetapi biaya hidup tinggi. Tingginya biaya hidup di Yogyakarta justru terkonfirmasi data KHL se-Indonesia yang baru saja dirilis oleh Kemnaker. Angka KHL Yogyakarta mencapai Rp 4,6 juta.

“Dalam konteks ini, UMK 2026 belum mampu menjamin pekerja dan keluarganya keluar dari kondisi rentan dan kemiskinan struktural,” tuturnya.

Terkait kondisi ini, MPBI DIY menyampaikan bahwa kenaikan UMP DIY 2026 tidak boleh direpresentasikan sebagai keberhasilan, melainkan harus dilihat sebagai pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar untuk memastikan setiap pekerja di DIY dapat hidup dengan layak dan bermartabat.