Rumah Nenek Elina Diratakan Ormas Buat Geram Pemkot Surabaya: Main Hakim Sendiri!

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penyelesaian kasus pembongkaran rumah dan pengusiran paksa terhadap seorang nenek Elina Widjajanti (80) harus dituntaskan melalui jalur hukum. Kasus yang terjadi hampir dua bulan lalu ini secara resmi sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, prinsip negara hukum harus menjadi landasan dalam menyelesaikan setiap sengketa, termasuk soal kepemilikan properti.

“Negara kita adalah negara hukum. Apapun status kepemilikan rumah tersebut, jika ada sengketa, penyelesaiannya harus melalui proses hukum. Semua pihak harus menghormatinya,” ujar Eri kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

Kasus ini mencuat dan memicu polemik di tengah masyarakat setelah adanya konflik klaim kepemilikan. Pihak yang satu mengklaim telah membeli rumah milik Elina, sementara sang nenek menyatakan tidak pernah melepaskan hak atas rumah yang ditinggalinya puluhan tahun itu.

Eri mengecam tindakan pengusiran paksa dan kekerasan yang terjadi dalam proses pembongkaran rumah tersebut. Ia menegaskan bahwa meski seseorang mengantongi bukti kepemilikan yang sah, cara-cara kekerasan tetap tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum Indonesia.

“Aksi main hakim sendiri, terlebih yang melibatkan kekerasan, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Seluruh sengketa harus diselesaikan melalui koridor dan mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Pemkot Surabaya menyatakan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan adil. Pemerintah kota disebut aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam berbagai sengketa, termasuk dalam kasus lain seperti penahanan ijazah, demi menjunjung prinsip hukum yang benar.

Menurut Eri, langkah tersebut merupakan bagian dari konsistensi Pemkot dalam menjaga aturan serta kepercayaan publik.

Untuk mencegah terulangnya insiden serupa, Pemkot Surabaya telah membentuk Satgas Anti Preman, yang melibatkan kepolisian, TNI, dan unsur Forkompinda.

Warga dihimbau melaporkan segala bentuk intimidasi atau tindakan premanisme kepada satgas, agar bisa ditindaklanjuti secara hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Sebagai langkah memperkuat kondusivitas kota, Pemkot akan menggelar pertemuan dengan semua suku dan organisasi masyarakat (ormas) se-Surabaya pada awal Januari 2026.

Pertemuan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan memastikan warga memahami bahwa penyelesaian konflik harus selalu berlandaskan hukum.

“Surabaya terdiri dari beragam suku dan agama. Kita harus menjaga persatuan dan kerukunan, jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat,” ujar Eri.

Wali Kota juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan keharmonisan. Menurutnya, warga yang cinta Surabaya akan ikut serta merawat ketertiban, serta tidak mudah terprovokasi isu yang dapat memecah belah.