Pungli PTSL di Maros Terbongkar, Warga Diminta Bayar hingga Jutaan Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - Kasus pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) terbongkar. Mantan Lurah Leang-Leang periode 2023–2024, inisial AM memasang tarif kepada warga hingga jutaan rupiah.

AM akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Selasa (9/12/2025).

Kasi Intelijen Kejari Maros Andi Unru mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang menguatkan dugaan pungli dalam pelaksanaan program tersebut.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor R-34/P.4.16/Fd.1/12/2025 tanggal 9 Desember 2025.

"Hari ini juga tersangka langsung kami tahan untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Maros,” ucap Andi Unru.

Dia mengungkapkan, dalam proses penyidikan, Kejari Maros telah memeriksa 433 saksi dari total 407 warga Kelurahan Leang-Leang yang menerima sertifikat PTSL.

Mereka mengaku diminta membayar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1,35 juta, menyalahi ketentuan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang mengatur bahwa biaya PTSL bersumber dari APBN dan tidak dipungut biaya alias gratis atau sangat terjangkau.

PTSL, sebut Andi Unru, sejatinya dirancang sebagai program percepatan pendaftaran tanah untuk memberi kepastian hukum dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat.

Namun menurut hasil perhitungan Inspektorat, AM justru diduga menikmati pungli itu dengan total keuntungan mencapai Rp 395 juta.

AM dijerat Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman pidana dari penjara 4 tahun hingga 20 tahun atau bahkan seumur hidup, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

"Penahanan dilakukan untuk memperlancar proses hukum serta memastikan pola pungutan liar serupa tidak kembali terjadi dalam program PTSL di Kabupaten Maros," pungkas Andi Unru.