Perayaan Dua Dekade JAFF, Manifesto Arsip Perfilman Indonesia Dikumandangkan di Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta Perayaan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ke-20 bertema Transfiguration resmi dibuka Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Acara ini berlangsung mulai 29 November hingga 6 Desember 2025.

Momen perayaan dua dekade ini tidak hanya menjadi ajang pemutaran 227 film dari 43 negara, tetapi juga menjadi penting bagi para penggagas festival untuk menyampaikan manifesto mendesak terkait tata kelola kearsipan film di Indonesia.

Acara pembukaan dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Para penggagas JAFF terdahulu, dipimpin oleh sineas senior Garin Nugroho, naik ke panggung utama untuk menyuarakan kekhawatiran mereka akan rapuhnya memori kolektif perfilman nasional.

Festival Direktur Ifa Isfansyah mengungkapkan bahwa selama 20 tahun perjalanan JAFF, tantangan terbesar justru datang dari masalah fundamental: ketiadaan akses terhadap arsip dan artefak sejarah festival itu sendiri.

"Banyak sekali arsip-arsip JAFF yang sekarang susah sekali kita akses. Artefak-artefak selama 20 tahun itu susah kita temukan," ujar Ifa, Yogyakarta, Sabtu (30/11/2025).

Ia menekankan bahwa 20 tahun adalah rentang waktu yang cukup untuk melihat ekosistem tumbuh, namun juga cukup pendek untuk membuktikan betapa rapuhnya ingatan bangsa.

Ifa memberikan contoh ironis terkait film pembuka edisi pertama JAFF. "Hari ini, 20 tahun lalu, di edisi pertama, kami membuka festival dengan film Opera Jawa. Ironisnya, sekarang kami tidak lagi memiliki akses ke materi film tersebut di Indonesia," tambahnya.

Panitia terpaksa harus meminta materi film Opera Jawa dari Prancis, sebuah negara yang dinilai memiliki sistem kearsipan yang konsisten dan menghormati jejak perjalanan sejarah sinema.

Melalui manifesto ini, Ifa menegaskan bahwa industri perfilman Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan pahit yaitu kehilangan ingatan akan karya bangsa di tengah kebanggaan akan pencapaian film nasional kontemporer.

"Apa gunanya film ditonton jutaan penonton orang hari ini, jika 10 tahun lagi, ia hilang tanpa jejak?" tegasnya.

Ifa menyerukan agar pemerintah menempatkan arsip film sebagai prioritas budaya, investasi dan panggilan untuk menjaga memori bangsa. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur, laboratorium restorasi, dan digitalisasi yang memadai.

Menanggapi manifesto tersebut, Fadli Zon menyatakan pihaknya telah menaruh perhatian serius pada arsip film sebagai warisan budaya. Fadli mengakui adanya kendala teknis dalam pengarsipan materi film yang mudah rusak, serta masalah Hak Kekayaan Intelektual (IP).

"Dan memang film agak lebih sulit dibanding dengan mengarsipkan musik," kata Fadli.

Meski demikian, Kemenbud berjanji akan memulai inisiatif pengarsipan yang lebih terorganisir, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menyediakan museum yang representatif untuk mengoleksi aset nasional tersebut.