Muswil IX PPP Lampung, Mardiono Pasang Target Pemilu 2029

Liputan6.com, Lampung - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) IX PPP Provinsi Lampung. Muswil digelar untuk membentuk kepengurusan baru periode 2026-2031.

Dalam kesempatan itu, Mardiono menegaskan seluruh proses Muswil harus berjalan sesuai dengan peraturan organisasi yang telah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia mengakui dinamika dalam forum musyawarah merupakan hal yang wajar, namun keputusan akhir tetap berada di tangan DPP.

"Saya minta seluruh kader dan juga rekan-rekan media menyampaikan kepada konstituen di Lampung agar mendukung hasil Muswil ini, sehingga melahirkan kepengurusan terbaik. PPP harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk membantu dan memperjuangkan umat sebagaimana cita-cita para pendiri," ujar Mardiono di Lampung Selatan, Lampung, Rabu (28/1/2026).

Ia juga menyinggung kondisi global yang dinilai sedang tidak stabil. Dia menilai, situasi tersebut menuntut kader PPP memperkuat solidaritas, menjaga kekompakan, dan bersama-sama membangun partai demi kemaslahatan umat.

Mardiono turut menyinggung evaluasi hasil Pemilu 2024. Ia mengakui perolehan kursi PPP di sejumlah kabupaten-kota di Lampung belum sesuai target, bahkan masih ada daerah yang belum terisi kursi legislatif.

"Kita memang belum mencapai target. Di beberapa kabupaten-kota masih ada kursi yang kosong. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Perjuangan bisa dilakukan tidak hanya melalui parlemen, tetapi juga melalui jalur lainnya," katanya.

Dia bilang, kader PPP yang berada di parlemen harus meningkatkan kualitas peran, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah agar benar-benar dirasakan masyarakat, seperti penyaluran pupuk subsidi, BBM subsidi, serta pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepengurusan dan soliditas kader.

PPP, kata Mardiono, juga harus membuka ruang rekrutmen bagi kader dan tokoh baru sebagai persiapan menghadapi verifikasi partai politik serta penjaringan calon legislatif pada Pemilu mendatang.