Pemprov Urung Tetapkan Upah Minimum Sektoral, Buruh di Batam Ancam Turun ke Jalan

Liputan6.com, Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan tidak merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2026. Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari kalangan buruh di Batam yang mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa berturut-turut sebelum pergantian tahun.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menilai, Pemerintah Kota Batam mengabaikan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kota (DPK). Hingga batas akhir penetapan upah, Rabu (24/12/2025), Wali Kota Batam tidak mengirimkan rekomendasi UMSK kepada Gubernur Kepri.

Ketua FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon, menyebut keputusan tersebut tidak mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesepakatan tripartit.

"Tiga unsur di Dewan Pengupahan, yakni pemerintah, serikat pekerja, dan akademisi sudah sepakat mengusulkan UMSK. Hanya unsur pengusaha yang menolak. Tapi anehnya, rekomendasi Wali Kota justru tidak ada sampai pleno provinsi," ujar Ramon saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (24/12/2025).

Ramon juga mengkritik alasan pemerintah yang menyebut UMSK tidak wajib dan telah terakomodasi dalam Upah Minimum Kota (UMK). Menurutnya, beban dan risiko kerja di sektor tertentu tidak bisa disamakan dengan sektor lain.

"Di mana rumusannya UMK bisa mengakomodir UMSK? Pekerja galangan kapal, industri kimia, dan oil engineering memiliki risiko kerja jauh lebih tinggi. Itu tidak bisa disamakan dengan manufaktur biasa," ucapnya.

Ia menilai alasan keterbatasan waktu pembahasan juga tidak relevan. "Kalau hasil kerja Dewan Pengupahan tidak dihargai, lebih baik bubarkan saja lembaga itu. Hanya menghabiskan anggaran, tapi rekomendasinya didiamkan," tambah Ramon.

Sebagai bentuk protes, FSPMI Batam telah melayangkan surat pemberitahuan unjuk rasa ke Polresta Barelang. Aksi direncanakan digelar pada Jumat (26/12/2025) dan Senin (29/12/2025).

"Jika Gubernur menetapkan upah tanpa UMSK Batam karena tidak ada rekomendasi Wali Kota, kami pastikan turun ke jalan. Pemerintah baru harus menunjukkan keberpihakan kepada pekerja sejak awal," kata Ramon.