Padang Pariaman Porak-poranda Akibat Banjir, Rombongan Anggota DPRD malah Kunjungi Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah anggota DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (2/11/2025), di saat bencana banjir bandang belum sepenuhnya tertangani.

Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten terdampak banjir. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, sebanyak tujuh orang meninggal dunia akibat banjir di Padang Pariaman. Selain itu, tercatat satu orang hilang dan 11 luka-luka.

Selain itu juga ditemukan 26 jenazah hanyut di aliran Sungai Batang Anai, yang diduga korban banjir bandang di Padang Panjang.

Selain itu sebanyak 3.192 jiwa mengungsi, 15.382 warga terdampak di Padang Pariaman. Belum lagi kerusakan rumah sebanyak 21 unit rusak berat, 22 rusak sedang, 15 rusak ringan, 25 terendam dan 36 hanyut.

Sektor pertanian ikut lumpuh. 612 hektare sawah, 166 hektare ladang dan sejumlah kolam ikan rusak. Infrastruktur publik juga terdampak 10 fasilitas pendidikan, 3 tempat ibadah, 1 irigasi, 21 jembatan, serta 209 meter jalan dan 16 ruas jalan putus atau rusak.

Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi berdalih kunjungan tersebut dilakukan setelah para wakil rakyat itu turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk membantu para korban banjir.

“Dan juga sebenarnya kawan-kawan yang kunjungan ke Sleman sudah turun ke dapilnya, sudah membantu masyarakat pasca bencana. Kegiatan semuanya sudah turun tanggal 25 November hingga 1 Desember 2025,” kata Aprinaldi kepada Liputan6.com, Rabu (3/12/2025).

Dia melanjutkan, anggota DPRD Padang Pariaman yang melakukan kunjungan berasal dari komisi I dan komisi IV.

“Ada juga yang dapilnya tidak terkena bencana,” ucap dia.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Sleman, Rohmiyanto, menjelaskan bahwa permohonan kunjungan kerja dari dua komisi DPRD Padang Pariaman diajukan pada waktu yang tidak bersamaan.

Menurut Rohmi, Komisi I mengirimkan surat permohonan resmi pada 18 November 2025, sementara Komisi IV baru mengajukan permohonan tertanggal 28 November 2025, dan surat tersebut diterima Pemkab Sleman tiga hari kemudian.

“Penerimaannya kami satukan saja,” ujar Rohmi kepada wartawan.

Para wakil rakyat di DPRD Padang Pariaman tersebut akan berada di Sleman hingga Sabtu 6 Desember 2025.