Menekraf Teuku Riefky Sebut Investasi Industri Kreatif Tembus Rp 90 Triliun di Semester I 2025

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menuturkan, realisasi investasi di sektor industri atau ekonomi kreatif (ekraf) sepanjang semester pertama tahun 2025 telah mencapai Rp 90,12 triliun.

Angka ini setara dengan 66 persen dari target investasi total untuk tahun 2025, dan menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap sektor ekonomi kreatif nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Teuku Riefky saat berbicara dalam acara Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Content Market di Yogyakarta, Sabtu (29/11/2025).

Dia merinci capaian kinerja kementerian yang dinilai oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan empat indikator utama: investasi, ekspor, tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB.

Dari indikator pertama, dengan target investasi 2025 sebesar Rp 123,9 triliun sampai Rp 136,3 triliun, realisasi Rp 90,12 triliun di enam bulan pertama. Atau menyumbang 9 persen dari total realisasi investasi nasional.

"Capaian investasi yang menyumbang 9 persen dari total realisasi investasi nasional, menunjukkan kepercayaan tinggi pada sektor ekraf," papar Teuku Riefky.

Selain investasi, sektor ekraf juga mencatatkan kinerja positif pada indikator lainnya nilai mencapai USD 12,89 miliar, tertinggi dalam lima tahun terakhir, mendekati target tahunan sebesar USD 26,44 miliar.

Kemudian penyerapan tenaga kerja, hingga November 2025, sektor ekraf berhasil menyerap 27,4 juta tenaga kerja, melampaui target 25,55 juta (107 persen). Separuh dari tenaga kerja yang terserap berusia di bawah 40 tahun.

Terakhir adalah kontribusi terhadap PDB menembus 5,69 persen, melampaui target 5,3 - 5,44 persen, dan menyumbang Rp 1,500 triliun terhadap PDB nasional.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor ekraf, pemerintah saat ini tengah fokus pada solusi minimnya akses pasar, terutama di industri perfilman.

Teuku Riefky menyoroti rasio layar bioskop yang masih sangat rendah dibandingkan kebutuhan, menyebabkan banyak film produksi lokal sulit tayang di layar lebar.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif telah meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menyusun skema model bisnis pembangunan bioskop di tingkat kabupaten/kota.

"Danantara diminta untuk membuat sebuah model bisnis, model bisnis yang untuk bioskop-bioskop di Kabupaten Kota. Mungkin investasinya tidak terlalu besar, tetapi secara perhitungan bisnis itu masih menarik atau menarik untuk swasta," jelas Menparekraf.

Model bisnis ini dirancang untuk membuka peluang bagi pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk terlibat, dengan harapan kehadiran ekosistem perfilman di daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Pemerintah juga tengah menyusun peta jalan pemberian insentif bagi para pelaku di sektor ekraf.