Mendagri Bongkar Biang Kerok Banyak BUMD Rugi: Direksi Bukan Profesional, tapi Orang Dekat Kepala Daerah

Liputan6.com, Batam- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap biang kerok banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian. Dia mencatat, sekitar 30 persen dari total 1.091 BUMD di Indonesia merugi.

Setelah dilakukan evaluasi, akar persoalan mayoritas BUMD yang merugi bukan pada jenis usahanya, melainkan manajemen dan tata kelola yang buruk.

“Kenapa rugi? Rata-rata masalahnya di manajemen. Kenapa manajemennya bermasalah? Karena yang ditunjuk menjadi direktur atau direksi bukan orang profesional, tapi karena kedekatan teman kepala daerah, keluarga kepala daerah,” tegas Tito saat penutupan rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Selasa sore (20/1/2026).

Padahal, lanjut Tito, BUMD seharusnya menjadi mesin pendapatan daerah yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat APBD. Ironisnya, banyak BUMD justru menjadi beban keuangan daerah.

“Harusnya BUMD menyumbang ke APBD. Tapi karena rugi, malah APBD yang keluar untuk membiayai operasional, perawatan gedung, sampai gaji pegawai. Ini terbalik,” ujarnya.

Tito lalu melontarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), khususnya dalam BUMD.

Tito menilai praktik penunjukan pejabat BUMD yang tidak profesional merupakan pintu masuk KKN yang berujung pada kerugian negara dan daerah. Dia meminta kepala daerah menghentikan pola lama yang menjadikan BUMD sebagai ‘tempat titipan’.

“Kalau sudah mau jadi kepala daerah, siap-siap bekerja untuk rakyat. Jangan main-main. Kalau berbuat buruk dan ketahuan, ya risikonya jelas,” kata Tito dengan nada mengingatkan.

Menanggapi maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah akhir-akhir ini, Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak mungkin mengawasi kepala daerah selama 24 jam. Menurutnya, kunci pencegahan tetap berada pada integritas pribadi dan pilihan rakyat.

“Mereka dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat juga harus memilih pemimpin yang baik,” ujarnya.

Namun Tito juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya OTT. Prinsip utamanya adalah pencegahan agar tidak ada yang melanggar hukum.

“Keberhasilan itu bukan menangkap sebanyak-banyaknya. Kita berhasil kalau tidak ada yang melanggar, tidak ada yang masuk penjara,” katanya.

Tito menyoroti pentingnya perbaikan sistem secara menyeluruh agar kepala daerah tidak terjebak dalam praktik korupsi, mulai dari sistem penggajian, rekrutmen, hingga tingginya biaya politik.

“Kadang orang yang awalnya baik bisa jadi tidak baik karena sistem yang tidak baik. Ini yang harus kita benahi bersama,” ucapnya.

Dia mengajak pemerintah pusat, gubernur, bupati, wali kota, hingga para ahli untuk bersama-sama membangun sistem yang membuat orang bisa tetap jujur, sehingga OTT tidak lagi menjadi berita rutin.

“Buat sistem yang memungkinkan orang tidak korupsi. Kalau sistemnya benar, tidak ada yang masuk penjara karena OTT,” kata Tito.