Melihat Aksi Sigap TNI AL Gagalkan Penyelundupan Timah Rp12,5 M di Perairan Bangka

Liputan6.com, Bangka Belitung - Di tengah gelapnya malam, patroli laut TNI AL mencegat sebuah kapal nelayan di perairan timur Selat Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (14/1). Saat melakukan pemeriksaan, TNI AL menemukan 500 karung timah ilegal yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia. Totalnya mencapai 25 ton dengan nilai kurang lebih Rp12,5 miliar.

Kapal nelayan beserta empat orang anak buah kapal (ABK) diamankan dalam operasi ini. Seluruh barang bukti dan para pelaku selanjutnya akan diproses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

"TNI AL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut nasional dengan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bijih timah ilegal di Perairan Timur Selat Bangka, Kepulauan Bangka Belitung," demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI AL, dikutip pada Selasa (20/1).

Keberhasilan ini berawal dari hasil pendeteksian KRI Todak-631 yang tengah melaksanakan Operasi BKO Guskamla I terhadap sebuah kapal yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal.

Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui patroli laut terpadu yang melibatkan unsur KRI Todak-631, Satlap Tri Cakti (Halilintar), dua unit Rigid Buoyancy Boat (RBB) TNI AL, Satgas Sintelal, serta bersinergi dengan Bea Cukai Pangkal Pinang dan Binda Pangkal Pinang.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan TNI dan Polri agar menindak tegas penyelundupan sumber daya alam serta berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara.

"Terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," kata Prabowo.

Sebagai upaya menegakkan hukum di laut serta melindungi sumber daya alam, TNI AL terus meningkatkan patroli dan pengawasan laut, khususnya di wilayah perairan rawan pelanggaran. Hal ini merupakan implementasi tugas pokok TNI menjaga keamanan dan kedaulatan negara.