Langkah Gubernur Dedi Larang Tanam Sawit Disorot, Diingatkan Jangan Gegabah

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK untuk melarang total penanaman kelapa sawit di Tatar Pasundan.

Langkah ini memicu diskusi hangat mengenai keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan stabilitas ekonomi lokal, khususnya di wilayah sentra seperti Kabupaten Sukabumi.

​Pengamat Kebijakan Pertanian IPB University, Prima Gandhi, mengungkapkan bahwa secara normatif kebijakan ini sangat krusial untuk mencegah konversi fungsi lahan yang berlebihan di tengah ancaman urbanisasi.

​"Jawa Barat memiliki karakter topografi berbukit dan berfungsi sebagai penyangga ekosistem aglomerasi Jabodetabek. Pembatasan sawit adalah bentuk pencegahan agar resapan air tetap terjaga, mengingat sawit membutuhkan konsumsi air yang sangat tinggi," jelas Prima dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Namun, di balik misi penyelamatan lingkungan tersebut, terdapat realitas ekonomi yang kompleks. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena kontras di Kabupaten Sukabumi.

Sebagai daerah ekspansi sawit terbesar, luas lahan di Sukabumi melonjak drastis dari 45.341 hektare (2016) menjadi 99.448 hektare (2024).

​Kenaikan hampir dua kali lipat ini menunjukkan betapa bergantungnya ekonomi sebagian masyarakat Sukabumi dan Bogor pada komoditas ini.

Prima memperingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam melakukan eksekusi tanpa peta jalan (road map) yang jelas.

​"Banyak petani rakyat maupun perusahaan besar di Sukabumi dan Bogor memilih sawit karena alasan historis dan profitabilitas yang stabil. Larangan tanpa kompensasi teknologi, finansial, dan akses pasar alternatif justru berisiko melemahkan kedaulatan ekonomi petani kita," tuturnya.

Sebagai solusi, kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi diversifikasi komoditas yang lebih sesuai dengan kondisi agroklimat Jawa Barat.

Prima menyarankan pemerintah untuk mengarahkan petani pada tanaman seperti kopi, teh, pala, kakao atau tanaman obat yang memiliki nilai tambah ekspor besar.

​Ia juga menyoroti pentingnya kapasitas birokrasi lokal dalam mengawal izin yang kerap tumpang tindih.

"Keberhasilan implementasi ini bukan ditentukan oleh selembar surat edaran, melainkan oleh strategi transisi yang adil. Pemerintah harus hadir dengan pembiayaan hijau dan kemitraan riset untuk menciptakan rantai nilai baru yang berkelanjutan," tutup dia.

Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dalam penyelamatan ekologi. Dedi Mulyadi resmi menerbitkan larangan penanaman baru kelapa sawit di wilayah Jawa Barat.

Dedi Mulyadi sekaligus menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit di seluruh provinsi.

Dia menegaskan karakteristik geografis Jawa Barat yang sempit tidak kompatibel dengan industri sawit yang masif dan boros air, sehingga memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan.

"Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi," ujar Dedi melalui keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).

Dedi menekankan jika penggunaan lahan sudah tidak sesuai dengan habitat dan peruntukannya, maka solusinya adalah penggantian komoditas.

"Kalau sudah di luar peruntukan dan bukan habitatnya, ya diganti dengan tanaman lain," pungkasnya.