Kritik Keras Akademisi Yogya Soal Pilkada lewat DPRD: Membajak Suara Rakyat!

Liputan6.com, Jakarta - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid menganggap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat parlemen atau DPRD yang digaungkan partai-partai saat ini adalah bentuk pembajakan suara rakyat.

Wacana ini juga dianggap menjauhkan pemimpin dengan rakyatnya karena hilangnya kepercayaan dan rasa tanggung jawab karena dipilih oleh segelintir orang.

“Secara personal, saya memilih dan menyukai konsep pemilihan langsung oleh rakyat yang sudah berlangsung sekarang. Karena di situ kedaulatan rakyat dihargai,” kata Fathul di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (13/1/2026).

Menurutnya dengan memilih pemimpinya sendiri secara langsung, maka rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban si pemenang suara. Berbeda jika dipilih lewat DPRD, maka pemimpin terpilih menjadi seakan-akan bertanggung jawab kepada parlemen, bukan rakyat.

Fathul melihat alasan mendorong wacana Pilkada lewat DPRD terwujud karena adanya penghematan biaya, sangat mencederai semangat demokrasi yang sudah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

“Masalah dalam demokrasi bukan soal biaya saja? Jika itu yang dipegang pemerintah makan mending didorong saja pemimpin daerah ditunjuk atau ditetapkan oleh pusat. Dan itu pernah kita alami,” papar Fathul.

Dengan pemilihan langsung, maka negara dan siapapun pemimpin yang dipilih merupakan wujud kedaulatan suara rakyat, posisi rakyat dan suara rakyat. Pemilihan langsung disebutnya sebagai manifestasi demokrasi.

“Kalau wacana itu sampai disetujui parlemen, maka kemunduran akan lebih mudah diucapkan atau lebih ekstrem ini adalah upaya membajak suara rakyat,” tegasnya.

Sebagai upaya menjaga kedaulatan rakyat dan keberlangsungan demokrasi, Fathul berharap para akademisi bersatu menyuarakan suara penolakan yang sama dengan lantang. Hal ini sebagai upaya menyelamatkan kedaulatan rakyat.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam rilisnya juga menyatakan ketidaksetujuannya pada wacana pemilihan lewat DPRD. Menurutnya Pilkada langsung adalah bukti nyata bagaimana meraih kepercayaan rakyat dengan jalan emotional bonding.

Mekanisme kembali ke sistem pemilihan umum perwakilan, kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak menjamin lebih demokratis.

“Ada proses panjang dalam berkampanye, bertemu masyarakat secara intens, mengenali warga dan lainnya, guna meraih kepercayaan masyarakat. Dan semua itu tanpa politik uang,” kata Hasto yang tiga kali mengikuti Pilkada langsung yakni dua kali di Kulon Progo dan sekali di Kota Yogyakarta.

Emotional bonding ini bagi Hasto sangat penting, karena dengan mendekati rakyat selama masa kampanye memperoleh kepercayaan dan mengerti apa yang dibutuhkan mereka sehingga bisa diwujudkan saat terpilih nanti.

“Tak hanya itu, bertemu dengan rakyat juga menjadi upaya kita mengedukasi rakyat mengenai dampak langsung politik uang. Berbeda jika kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, ada potensi politik uang,” pungkasnya.