KPK Sita Rp550 Juta dari Wali Kota Madiun Terkait Kasus Pemerasan Dana CSR

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi berupa pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR. Tak hanya itu, Maidi juga diduga menerima sejumlah gratifikasi lainnya di lingkup Pemkot Madiun.

Saat rilis kasus, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026) mengatakan, Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Lebih lanjut Asep menjelaskan ada dua klaster dalam kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun Maidi, yaitu klaster pemerasan bersama Rochim Ruhdiyanto dan klaster gratifikasi bersama Thariq. 

Dari tangan wali Kota Madiun, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp550 juta, dengan rincian Rp350 juta dari Rochim Ruhdiyanto dan Rp200 juta dari Thariq Megah. 

Dana CSR, kata Asep, seyogyanya untuk kepentingan sosial dan lingkungan hidup kepada masyarakat serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu dana CSR seharusnya juga memberi dampak manfaat sosial secara nyata bagi masyarakat.

"Bukan sumber keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok tertentu. Jadi yang seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas umum dan lain-lain pembangunan menggunakan CSR maka dengan digunakannya secara tidak sah oleh oknum koruptor maka masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan terbaik," katanya.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Maidi.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan OTT terhadap Maidi terkait imbalan proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun.