Kopi Rakyat di Padang, Ngopi Sekaligus Bantu Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Di Kota Padang, Sumatera Barat, cara menikmati kopi semakin beragam. Salah satunya melalui kopi yang dijajakan menggunakan gerobak motor. Hampir di setiap sudut kota, penjual kopi dengan berbagai merek dan ragam menu kini mudah ditemui.

Salah satunya Kopi Rakyat, berbeda dengan kopi-kopi lainnya, Kopi Rakyat hadir dengan misi sosial di mana hasil penjualannya digunakan mendukung pembiayaan pendampingan hukum bagi masyarakat yang kerap terpinggirkan dari akses keadilan.

Kopi Rakyat diinisiasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, sebagai salah satu unit usaha dan memperkuat kemandirian lembaga. LBH Padang merupakan lembaga nonprofit yang memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“LBH Padang perlu mengembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif yang sah, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui pembentukan dan pengelolaan unit usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip nirlaba, profesionalitas, serta non-konflik kepentingan,” kata Direktur LBH Padang Diki Rafiqi, Rabu (21/1/2026).

Usaha Kopi Rakyat diluncurkan LBH Padang dalam perayaan HUT ke-44 LBH Padang pada Selasa (20/1/2026). Mulai Rabu, gerobak warna kuning dengan sepeda motor listrik itu sudah mulai berjualan di jalanan di Kota Padang.

“Harganya Rp 12 ribu per cup, untuk sementara ada dua menu, kopi susu dan kopi aren,” jelasnya.

Hasil dari usaha Kopi Rakyat ini secara khusus diarahkan untuk menunjang pembiayaan penanganan perkara-perkara bantuan hukum yang tidak memiliki dukungan pendanaan, baik dari donor maupun skema pembiayaan lainnya.

Menurutnya banyak kasus, terutama yang menyasar kelompok miskin, terpinggirkan, atau berhadapan dengan kekuatan ekonomi-politik lokal sering kali tidak 'menarik' secara pendanaan, namun justru merupakan inti mandat perjuangan LBH.

Meskipun pada tahap awal usaha Kopi Rakyat ini masih dijalankan dalam skala terbatas, dengan satu unit gerobak, lanjutnya, langkah ini dipahami sebagai proses pembelajaran dan komitmen jangka panjang menuju kemandirian kelembagaan.

“Yang terpenting bukan semata besaran hasil finansial saat ini, melainkan keberanian untuk memulai, membangun tata kelola usaha yang sehat, serta menanamkan budaya keberlanjutan sebagai bagian integral dari perjuangan bantuan hukum struktural,” ucapnya.

Diki menyampaikan unit usaha ini dikembangkan karena secara eksternal, organisasi masyarakat sipil, termasuk LBH, menghadapi tantangan semakin terbatasnya dukungan donor, dinamika politik yang tidak menentu, serta ketidakpastian pendanaan jangka panjang.

“Kondisi ini menuntut adanya sumber dana agar lembaga tetap dapat menjalankan mandat advokasi dan layanan bantuan hukum secara berkesinambungan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dan seringkali tidak menjadi prioritas pendanaan,” ujar Diki.

Secara internal, LBH Padang perlu menjaga independensi serta mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal yang berpotensi mempengaruhi arah perjuangan organisasi. Dalam konteks inilah, kata Diki, pengembangan unit usaha Kopi Rakyat diposisikan sebagai upaya awal membangun basis pendanaan mandiri yang lebih stabil dan berkelanjutan.