Jumlah Sampah Kota Bandung Jabar Diprakirakan Meningkat Saat Masa Libur Nataru

Liputan6.com, Bandung - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Jawa Barat memprakirakan jumlah sampah meningkat 30 persen dari hari biasa pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Menurut Kepala DLHK Kota Bandung Darto, prakiraan jumlah sampah pada pergantian tahun nanti kemungkinan mencapai 1.800 ton.

"Kalau di Tahun Baru nanti, volume sampah diperkirakan bisa mencapai 1.800 ton per hari. Karena itu, pengolahan sampah juga kita tingkatkan," ujar Darto dalam keterangannya ditulis Bandung, Senin (29/12/2025).

Pada hari biasa, total jumlah sampah di Kota Bandung mencapai 1.500 ton per hari. Berdasarkan data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung sisa makanan dan daun menjadi penghasil sampah terbanyak.

Disusul jenis sampah plastik, kertas, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta lainnya. Tak hanya itu jenis kain, kayu dan ranting serta karet dan kulit turut pula menjadi penyumbang sampah.

Sampah menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah mengajukan penambahan anggaran Rp 90 miliar untuk penanganan sampah guna mencegah krisis layanan kebersihan yang berpotensi terjadi mulai pertengahan Januari 2026.

Farhan menyatakan, permintaan tambahan anggaran tersebut masih menunggu persetujuan Gubernur Jawa Barat sebagai syarat pergeseran anggaran agar layanan pengelolaan sampah tetap berjalan.

"Kalau tidak disetujui, tanggal 12 Januari kita mulai menghadapi krisis sampah. Kalau dibiarkan, bulan April 2026 bisa menjadi bencana sampah," ujar Farhan dalam siaran medianya.

Petugas PMI Kota Bandung menyemprotkan cairan disinfektan di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kamis (19/3/2020). Penyemprotan disinfektan dilakukan oleh PMI guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19.

Untuk itu, otoritasnya telah menyiapkan tiga siasat mengatasi krisis pengolahan dan peningkatan volume timbulan sampah di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut.

Farhan mengatakan otoritasnya perlu bergerak cepat dan tidak bergantung semata pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

"Ini kedaruratan sampah. Maka kami meluncurkan tiga langkah darurat untuk mempercepat pengolahan, mengurangi timbunan, dan membatasi sampah yang keluar dari RW," kata Farhan.

Farhan menyebut, langkah pertama yang disiapkan Pemerintah Kota Bandung yaitu percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemusnahan sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penambahan 20 unit insinerator (mesin pembakar sampah).

Mesin pembakar sampah ini akan ditempatkan secara tersebar di wilayah kota sehingga residu dapat dimusnahkan langsung di tingkat wilayah, bukan hanya di TPA.

"Dengan insinerator, residu bisa dimusnahkan di wilayah. Tidak harus semua keluar kota," kata Farhan.

Siasat lainnya adalah penambahan jam kerja dan jumlah penyapu jalan, terutama di titik peremajaan timbulan sampah harian.

Penyapu jalan akan mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB, lebih pagi dari jadwal sebelumnya. Dengan waktu kerja yang bertambah, jumlah tenaga kebersihan juga akan ditingkatkan.

Langkah ketiga yang tidak kalah penting yakni perekrutan petugas pemilah sampah (Gaslah) di setiap RW. Gaslah bertugas memilah sampah rumah tangga minimal tiga kali seminggu dengan skema gaji yang sepenuhnya ditanggung Pemkot Bandung.

"Karena jam kerjanya lebih pagi, jumlah penyapu harus ditambah. Memang butuh anggaran besar, tapi sangat mendesak. Prinsipnya, satu RW satu petugas Gaslah. Gajinya seratus persen dari Pemkot. Tugasnya memastikan sampah organik habis di RW," ungkap Farhan.

Program Gaslah juga mendorong setiap kelurahan memiliki titik pengolahan sampah organik. Contohnya untuk wilayah Ciateul, lahan pengolahan direncanakan berada di belakang TPST Kobana, memanfaatkan area milik pemerintah yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Farhan menyebut, ketiga langkah darurat ini hanya akan berhasil jika warga ikut melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, bukan hanya mengandalkan fasilitas pemerintah.

"Sampah organik itu tidak akan diangkut. Habis di RW, diolah di kelurahan. Sampah yang diangkut hanya residu," tukas Farhan.

Sebelumnya Farhan mengatakan, seiring dengan adanya pembatasan kuota pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak Oktober lalu, saat ini hanya sekitar 900 ton sampah yang bisa diangkut per harinya.

"Kita pastikan jangan sampai dari sisa kuota 900 ton ini ada yang terhambat," ucap Farhan.

Pengangkutan sampah, kata Farhan, harus terus berjalan tanpa hambatan. Pasalnya, apabila berhenti sehari saja, tumpukan sampah diperkirakan bisa meningkat drastis.

"Sekarang kondisinya sudah mepet sekali. Biasanya Sabtu malam TPS sudah kosong, tapi sekarang Sabtu malam masih penuh. Itu sebabnya terjadi penumpukan dua sampai tiga hari sebelum diangkut lagi," ucap Farhan.

Saat ini, Farhan mengungkap adanya antrian di beberapa titik pembuangan sampah. Sebab, sejumlah wilayah diketahui belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

"Beberapa wilayah memang masih menumpuk karena fasilitas pengolahan belum terbangun. Makanya kita perlu pengelolaan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat," tutur Farhan.

Farhan menyebut Pemerintah Kota Bandung kini tengah mendorong akselerasi pembangunan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, baik yang berbasis pengelolaan sampah organik maupun teknologi termal atau insinerator.

"Kita sedang akselerasi setiap hari supaya penanganan ini betul-betul cepat dan patuh terhadap aturan lingkungan. Alhamdulillah, selama dua hari kemarin saya rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup, karena Bandung termasuk dalam skema darurat sampah nasional," ucap Farhan.

Di sisi lain, Pemkot juga tengah merevitalisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Babakan Siliwangi. Lokasi tersebut, kata Farhan, akan diuji coba menggunakan teknologi baru untuk menghilangkan bau sampah yang bertumpuk lebih dari dua hari.

"TPS Babakan Siliwangi sedang kita rapikan lagi. Kita juga sedang coba teknologi baru untuk mengurangi bau sampah yang menumpuk. Mudah-mudahan hasilnya bagus," tandas Farhan.

Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, Farhan berharap fasilitas baru, termasuk empat titik insinerator, bisa segera beroperasi.

“Paling cepat dua sampai tiga bulan lagi kita bisa operasikan empat insinerator baru. Tapi memang prosesnya tidak mudah karena harus lolos sertifikasi dari kementerian. Kita juga sudah siapkan lewat APBD Perubahan," kata Farhan.