Wamen Dzulfikar Tegaskan Ribuan Orang Geruduk KBRI Phnom Penh Kamboja Adalah WNI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini memadati Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh, Kamboja merupakan pekerja ilegal. Setibanya di Indonesia, mereka akan diperiksa insentif oleh kepolisian.

“Mereka ini sudah pasti ilegal, karena sampai hari ini pemerintah Indonesia dengan Kamboja tidak ada perjanjian bilateral terkait penempatan tenaga kerja. Kalau dikatakan ilegal, mereka illegal,” kata Dzulfikar di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (24/1/2026).

Sebanyak 1.440 WNI datang langsung ke KBRI setelah keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) dari berbagai wilayah di Kamboja selama periode 16-20 Januari 2026.

Dalam proses kepulangannya, Dzulfikar memastikan WNI ini nantinya akan melalui tahapan pemeriksaan dari Keimigrasian dan Kependudukan Kamboja. Menurutnya hal ini juga berlaku di negara-negara lain.

Nantinya jalur kepulangan diplomatik akan dikepalai oleh Kepala Kedubes RI di Phnom Penh guna berkomunikasi dengan perwakilan negara setempat, setelah semua bersih baru bisa dipulangkan.

“Proses pemeriksaan skrining meliputi berbagai macam seperti kesehatan, psikologi dan profil yang bersangkutan seperti apa juga akan dilakukan setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta,” lanjutnya.

Terkait apakah mereka nanti merupakan pelaku kriminal atau bukan, Zulfikar mengatakan hal ini nantinya merupakan keputusan dari kepolisian bandara yang bertugas melakukan pemeriksaan mendalam.

Dzulfikar berada di Yogyakarta untuk menandatangani perjanjian kerja sama pendirian Migrant Training Center (MTC) dengan Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan LPP Agro Nusantara.

MTC di LPP Agro Nusantara ini merupakan sebuah lembaga pendidikan vokasi yang akan meningkatkan nilai tambah pekerja migran dari segi keterampilan dan kemampuan, khususnya di bidang perkebunan.

Menurut Dzulkifar saat ini tenaga kerja terampil di bidang perkebunan, baik teknis maupun manajemen masih dibutuhkan oleh negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Korea dan beberapa negara di Eropa yang tengah dijajaki kemungkinan kerjasama bilateral.

“Isu mengenai Pekerja Migran Indonesia yang unskilled selalu menjadi faktor yang membuat mereka dipandang sebelah mata. Dari 296.948 PMI pada 2025, sebanyak 63,94 persen terkonsentrasi di lima jabatan housemaid, caregiver, plantation worker, worker dan domestic worker,” katanya.

Kondisi ini disebutnya menyebabkan posisi Indonesia di perpetaan negara-negara pengirim pekerja migran kalah bersaing dengan Filipina, Myanmar, India dan Bangladesh untuk posisi pekerjaan serupa.

Direktur SDM dan Umum PTPN III, Endang Suraningsih mengatakan saat ini proses seleksi bagi calon siswa MTC sudah dilakukan dengan target angkatan pertama 300 orang yang minimum berusia 18 tahun.

“Terkait kurikulum, kita sedang mengembangkan untuk bisa memenuhi standar kebutuhan dan karakteristik negara penempatan. Kita mencoba nantinya tidak hanya akan membekali mereka skil, namun juga soft skill dan mental,” katanya.

Diharapkan nantinya melalui pelatihan dan sertifikasi yang sudah disiapkan oleh LPP Agro, akan menjadi bekal PMI di bidang agro.