Sidang Perdana Ardito Wijaya: Didakwa Suap dan Gratifikasi Miliaran, Ungkap Kode Brimob

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, mulai menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (29/4/2026). Dalam sidang pembacaan dakwaan, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap aliran suap hingga miliaran rupiah, praktik pengondisian proyek, hingga peran masing-masing terdakwa dalam perkara tersebut.

Perkara ini tidak hanya menyeret Ardito Wijaya. Jaksa menyebut ia bersekongkol dengan sejumlah pihak, yakni M. Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra yang merupakan anggota DPRD Lampung Tengah, serta adiknya, Ranu Hari Prasetyo.

Jaksa KPK Tri Handayani memaparkan, dalam dakwaan pertama Ardito diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Mohamad Lukman Sjamsuri. Uang tersebut diserahkan pada September 2025 di sebuah kafe di Bandar Lampung melalui perantara Anton Wibowo.

“Pemberian uang dimaksud agar terdakwa menunjuk perusahaan tertentu sebagai penyedia barang dan jasa,” ujar jaksa di persidangan, Rabu (29/4/2026).

Suap tersebut berkaitan dengan pengaturan proyek pengadaan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Modus yang digunakan yakni melalui skema e-purchasing berbasis e-catalog dengan cara mengondisikan pemenang proyek.

Tak hanya itu, Ardito juga diduga menginstruksikan orang kepercayaannya untuk mengatur sejumlah paket pekerjaan agar dimenangkan rekanan tertentu dengan imbalan fee. Jaksa mencatat sedikitnya delapan proyek dengan nilai total sekitar Rp 9,2 miliar telah dikondisikan.

Sejumlah perusahaan disebut terlibat dalam proyek tersebut, di antaranya PT Elkaka Putra Mandiri, PT Biocare Sejahtera, PT Setia Anugrah Medan, dan PT Enseval Putra Mega Trading. Dalam prosesnya, jaksa menemukan adanya rekayasa pengadaan.

“Ditemukan penyesuaian spesifikasi teknis hingga pengaturan harga pembanding agar perusahaan tertentu keluar sebagai pemenang,” kata jaksa.

Selain dugaan suap, Ardito juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 7,35 miliar dalam periode Februari hingga November 2025. Dana tersebut berasal dari sejumlah pihak dan disalurkan melalui perantara sebelum akhirnya diterima oleh Ranu Hari Prasetyo.

Jaksa menyebut uang tersebut digunakan untuk kepentingan operasional Ardito selama menjabat sebagai kepala daerah, namun tidak pernah dilaporkan kepada KPK.

“Penerimaan tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang ditentukan,” ujar JPU Hardiman Wijaya.