Skandal Dana 'Siluman': Kejati Periksa 16 Legislator DPRD NTB dan Istri Tersangka

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memeriksa kembali 16 anggota DPRD termasuk empat orang pimpinan, untuk mendalami dugaan kasus gratifikasi jual beli program pokok pikiran (pokir) 'Siluman'.

"Iya benar kami diperiksa terkait penetapan tiga orang tersangka kemarin," ujar anggota DPRD NTB dari PDIP Abdurrahim, Selasa (2/12/2025).

Pantauan Liputan6.com, 16 anggota DPRD yang dipanggil terlihat mulai mendatangi kantor kejaksaan sejak pukul 08.00 WITA.

Hampir seluruh anggota dewan yang diperiksa tidak memberikan penjelasan apapun saat ditanya awak media. Mereka bergegas menuju ruang pemeriksaan tanpa menoleh.

Begitu juga usai pemeriksaan, mereka juga terlihat berjalan kencang menuju kendaraan untuk menghindari kerumunan wartawan yang meliput.

Pemeriksaan hari ini, merupakan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya pada Senin (1/12/2025), 15 anggota DPRD diperiksa. Sehingga total yang diperiksa berjumlah 31 orang.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari Kejati NTB perihak pemeriksaan 16 anggota DPRD NTB ini.

Yang menarik dari pemeriksaan kali ini adalah kehadiran Nurhidayah, mantan ketua DPRD Lombok Barat yang juga merupakan istri salah satu tersangka Indra Jaya Usman.

Dengan menenteng tas merek Balenciaga, Nurhidayah memenuhi panggilan Kejati didampingi oleh dua orang kuasa hukumnya.

"Tadi diperiksa sebentar saja. Cuma dimintai keterangan terkait aliran uang saja," ujar Abdul Majid, salah satu tim kuasa Hukum Nurhidayah.

Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi NTB menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB. Mereka adalah Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim, dan dua anggota DPRD lainnya yakni Indra Jaya Usman (IJU) dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip.

Penyidik kemudian menahan ketiganya di dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berbeda selama 20 hari. Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Sementara itu, Muhammad Nashib Ikroman di Rutan Lombok Tengah.

Terhadap ketiganya, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sejak awal bergulirnya kasus dugaan korupsi ini, Tim Pidsus Kejati NTB telah memeriksa sedikitnya 50 saksi. Mereka berasal dari kalangan anggota DPRD NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pihak kontraktor yang diduga sebagai pengepul uang.

Penyidik Pidsus telah menyita barang bukti uang senilai Rp 2 miliar lebih dari 15 orang anggota DPRD NTB. Uang miliaran tersebut dibagikan oleh para tersangka kepada rekan-rekan anggota dewan lainnya dengan variasi 150-300 juta rupiah per anggota.

“(uangnya) Sudah kami sita,” ucap Zulkifli.

Sebagai informasi, kejaksaan mulai menangani dugaan korupsi dana 'siluman' ini berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat nomor: PRINT-09/N.2/Fd. 1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.