Fahira Idris DPD Dorong Pemerintah Kerahkan Semua Sumber Daya Atasi Banjir di Sumatera: Keselamatan Warga yang Utama

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPD RI Fahira Idris menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menyebabkan ribuan warga mengungsi, banyak akses jalan terputus dan layanan dasar lumpuh. Menurutnya, penanganan skala bencana banjir di Sumatera membutuhkan pengerahan semua sumberdaya.

“Kita apresiasi langkah cepat yang saat ini tengah tempuh Pemerintah. Semua sumberdaya harus kita kerahkan dalam penanganan banjir di tiga provinsi di Sumatera ini. Semua instrumen negara harus bekerja sebagai satu tubuh agar penanganannya cepat, terkoordinasi, intensif, menyeluruh dan berkelanjutan. Paling utama sekarang adalah memastikan keselamatan warga dan pemenuhan seluruh kebutuhan dasar,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (28/11). 

Menurut Senator Jakarta ini, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan warga terpenuhi. Mulai dari tenda pengungsian, air bersih, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan lansia, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial. Antisipasi ancaman penyakit pascabanjir misalnya diare, ISPA, hingga penyakit kulit juga harus menjadi prioritas layanan kesehatan.

Di tengah terputusnya listrik dan komunikasi di banyak titik, pemerintah perlu segera mempercepat pemulihan telekomunikasi melalui konsolidasi operator satelit. Koordinasi ini mendesak dan strategis agar komunikasi tim penyelamat tidak terhambat dan bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.

“Koordinasi terpadu antara BNPB, BPBD provinsi, dinas terkait, dan pemerintah daerah dalam kerangka satu komando penanganan bencana menjadi penting. Hal ini untuk memastikan setiap langkah mulai dari pendataan kerusakan, evakuasi, distribusi bantuan, hingga pengiriman tenaga medis berjalan selaras dan tidak saling tumpang tindih,” ungkap Fahira Idris.

Saat ini dan ke depan, lanjut Fahira Idris ada sejumlah langkah mendesak yang perlu dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan di semua level. Pertama, memperkuat koordinasi pusat–daerah sebagai satu komando penanganan bencana. Melihat besarnya dampak bencana yang simultan di tiga provinsi, koordinasi terpadu mutlak diperlukan. BNPB sudah mengaktifkan langkah ini, namun perlu dipastikan bahwa perintah, data, dan distribusi logistik berjalan cepat dan satu jalur.

Kedua, mengaktifkan jalur transportasi alternatif untuk akses bantuan. Karena banyak jalan darat terputus, operasi udara baik helikopter maupun pesawat kargo, harus dimaksimalkan. Bantuan harus bergerak ke titik-titik pengungsian.

Ketiga, memastikan layanan dasar tetap berfungsi. Walau, Kemenkes telah mengaktifkan puskesmas dan RS di wilayah terdampak, namun perlu dukungan tambahan antara lain berupa tim medis rotasi 24 jam, suplai obat-obatan penyakit banjir, penyediaan air bersih mobile, dan fasilitas sanitasi sementara.

Keempat, memulihkan telekomunikasi dengan teknologi darurat agar upaya penangan cepat dan tepat. Dengan banyaknya site telekomunikasi lumpuh di Aceh dan Sumut, komunikasi darurat harus dipulihkan, antara lain melalui satelit multifungsi negara, konsolidasi operator satelit swasta, routing jaringan sementara dan genset darurat yang segera dimobilisasi ke titik-titik kritis.

Kelima, penanganan pascabencana. Pemulihan tentunya tidak hanya infrastruktur. Untuk itu, Pemerintah perlu membuka akses jalan yang terputus secepat mungkin, melakukan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum, memberikan bantuan stimulan untuk keluarga terdampak, dan melakukan rehabilitasi daerah rawan longsor dan banjir.

“Bencana di Sumatera ini juga harus menjadi momentum untuk memperkuat tata ruang berbasis mitigasi risiko, memperbaiki DAS, membersihkan sedimentasi sungai, hingga menata kawasan rawan longsor dan banjir,” pungkas Fahira Idris yang juga relawan penanggulan bencana ini.