Cegah Banjir Berulang, Pemda Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Bandung Raya

Liputan6.com, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebutkan penanganan banjir di wilayah Bandung Selatan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak. Erwan sendiri menyanggah penanganan banjir oleh pemerintah yang hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi.

"Ini sudah puluhan tahun banjir, sudah triliunan rupiah kerugian materil yang dikeluarkan. Oleh karena itu kita fokuskan daripada terus penanganan-penanganan, lebih baik kita buat keputusan yang tepat," ujar Erwan usai meninjau lokasi banjir wilayah Bandung Selatan di Dayeuhkolot, Selasa (9/12/2025).

Salah satu langkah konkret yang tengah ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah penghentian sementara penerbitan izin perumahan di Bandung Raya melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM.

Erwan mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya memperbaiki tata ruang dan menguatkan daya dukung lingkungan.

"Perlunya kajian teknis mengenai pembangunan kolam retensi yang lebih tepat guna. Pak Gubernur sudah menyampaikan, ke depan tidak boleh ada rumah yang membelakangi sungai. Semua harus menghadap sungai agar tercipta rasa saling menjaga," kata Erwan.

Erwan menambahkan bahwa peraturan mengenai jarak aman dari sempadan sungai harus benar-benar ditaati untuk menjaga keselamatan warga.

Erwan kembali mengingatkan komitmen Pemda Provinsi Jabar untuk memperbaiki tata ruang di kawasan Bandung Raya.

Erwan juga mendatangi Gedung Shelter Pengungsian Kantor Desa Dayeuhkolot yang ditempati 32 Kepala Keluarga atau 87 jiwa. Selain itu, Erwan juga menyambangi wilayah permukiman warga yang masih terendam banjir setinggi betis orang dewasa.

Lokasi lain yang dikunjungi yakni sodetan Citarum (oxbow) Taman Air Baleendah. Di titik ini, Erwan menemukan tumpukan sampah dalam jumlah besar yang berpotensi menghambat aliran air.

Saat berdialog dengan warga pengungsi, Erwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak tergesa pulang ke rumah sebelum kondisi benar-benar aman.

"Di sini yang penting sehat dan selamat. Lihat dulu situasi. Jika cuaca sudah benar-benar membaik dan tidak hujan, barulah warga bisa kembali ke rumah," ujar Erwan.

Dalam kesempatan tersebut, Erwan menyerahkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

SE Gubernur Jawa Barat

Sebelumnya, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tertanggal 6 Desember 2025 diterbitkan oleh Dedi Mulyadi sebagai respons atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Dedi Mulyadi menegaskan penghentian sementara tersebut merupakan keputusan penting untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan dan menata ulang tata ruang Bandung Raya yang kini mengalami tekanan ekologis cukup berat.

"Kalau kita tidak mengembalikan fungsi ruang hijau, rawa, dan ruang terbuka, saya jamin 2–3 tahun ke depan kalau hujan melanda, Bandung akan tenggelam," kata Dedi Senin (8/12/2025).

Dedi menegaskan penyelesaian persoalan banjir tidak cukup hanya mengandalkan tindakan darurat, tetapi harus dibarengi langkah-langkah struktural yang menyentuh akar permasalahan tata ruang.

Dedi menjelaskan bahwa kondisi banjir saat ini tidak lepas dari perubahan hulu yang telah banyak beralih menjadi kebun sayur, meningkatnya sedimentasi sungai, dan penyempitan aliran akibat bangunan liar.

"Alam sudah memperingatkan kita. Cara terbaik bagi orang beriman adalah membaca tanda-tanda yang diberikan Allah melalui alam," ucap Dedi.

Dedi menegaskan banjir tidak akan selesai hanya dengan memberikan nasi bungkus, selimut, atau obat-obatan kepada warga terdampak. Dedi menyebut dibutuhkan adalah perubahan perilaku birokrasi dan penataan ruang yang tidak bertentangan dengan kondisi alam.

Dalam edaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga terdapat hasil kajian risiko bencana serta penyesuaian rencana tata ruang wilayah masing-masing.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merespons positif penerbitan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai, langkah penghentian sementara izin perumahan sangat penting untuk memperkuat mitigasi bencana dan memastikan pembangunan berjalan sesuai daya dukung lingkungan.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung siap melaksanakan seluruh arahan dalam edaran tersebut, termasuk penghentian sementara izin perumahan, peninjauan ulang pembangunan di kawasan rawan bencana, serta pengawasan teknis yang lebih ketat.

"Kami mendukung penuh kebijakan Gubernur Jawa Barat. Bandung harus memastikan setiap pembangunan berjalan dengan hati-hati, berbasis kajian risiko, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Keselamatan warga menjadi prioritas," ungkap Farhan.

Farhan menegaskan, Pemkot Bandung tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam SE Gubernur maupun aturan tata ruang Kota Bandung.

"Kami akan mengenakan sanksi sesuai regulasi yang berlaku bila ada pihak yang tetap memaksakan pembangunan tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan teknis," ujar Farhan.

Menurut Farhan, keberhasilan mitigasi bencana memerlukan kolaborasi seluruh daerah di Bandung Raya agar penataan ruang dan pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Farhan berharap kebijakan penghentian sementara izin perumahan dapat meningkatkan keamanan, memperkuat ketahanan lingkungan, dan memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan.