Wali Kota Bandung Farhan: Siapapun Pengelola Kebun Binatang Harus Utamakan Pekerja yang Sekarang

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berjanji memperjuangkan nasib para pegawai kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo. Jika ada perubahan skema pengelolaan, maka pengelola baru harus memprioritaskan tetap mempekerjakan para pegawai lama.

Farhan menyebut, proses pembenahan kebun binatang saat ini sedang memasuki tahap finalisasi draf kebijakan. Dia menargetkan dalam waktu tiga bulan sejak akhir Januari 2026, seluruh skema penyelamatan sudah memiliki kejelasan.

“Siapapun yang jadi pengelola tetap harus mengutamakan mempekerjakan pegawai yang sekarang. Itu harus diperjuangkan. Dalam perjuangan tidak ada jaminan, tapi harus diperjuangkan,” dalam keterangannya di Bandung (26/2/2026). 

Farhan menuturkan, ada banyak aturan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan, sehingga proses afirmasi tersebut membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan legal.

Pemkot Bandung memprioritaskan empat aspek terkait kelanjutan pengelolaan kebun binatang Bandung. Selain naisb pegawai, aspek penyelamatan sumber air dan kawasan lindung, penyelamatan lahan, serta pelestarian warisan sejarah kebun binatang wajib diperhatikan. 

Menurut Farhan, kawasan Kebun Binatang Bandung memiliki nilai ekologis penting, terutama terkait sumber air dan fungsi kawasan lindung yang harus tetap dijaga. 

“Yang mau kita selamatkan itu air dan lindungnya. Kedua, lahannya kita selamatkan,” ujarnya.

Aspek keempat adalah warisan sejarah. Farhan menyatakan, identitas pendiri dan nilai historis kebun binatang tidak boleh dihilangkan dalam proses penataan. 

“Warisan sejarah artinya kita tidak boleh melupakan siapa pendirinya, siapa keturunannya. Itu tidak boleh dilupakan,” ujarnya.

Farhan juga menanggapi tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam upaya penguasaan lahan atau mafia tanah. Ia membantah keras tuduhan tersebut. 

“Saya itu sebagai wali kota harus membereskan semuanya. Tata kelolanya saya bereskan, dasar-dasar hukumnya saya bereskan,” ucapnya.

Menurutnya, pembenahan ini justru bertujuan agar ke depan tidak ada lagi polemik berkepanjangan terkait legalitas dan pengelolaan kawasan tersebut. 

Farhan juga menyebut koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, termasuk instansi kehutanan, mengingat aspek lindung dan lingkungan menjadi bagian penting dari kebijakan. 

Dia berharap, dengan tata kelola yang lebih rapi dan dasar hukum yang kuat, Kebun Binatang Bandung dapat terus beroperasi secara profesional sekaligus menjaga fungsi konservasi dan sejarahnya.

“Ini harus terjaga dan terpenuhi baik oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun kementerian,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumya, ratusan pekerja Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) diliputi kecemasan menyusul pencabutan izin pengelolaan lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Ketua Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) Bandung Zoo, Yaya Suhaya menyampaikan, ada sekitar 124 pekerja yang masih aktif dari mulai tenaga kesehatan hewan, zoo-keeper, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan lainnya. 

Status mereka berbeda-beda, dari karyawan tetap hingga kontrak. Yaya mengatakan, mereka masih terikat kerja dengan pengelola sebelumnya. Sementara saat ini belum ada kejelasan apakah para pekerja akan tetap dipekerjakan jika Bandung Zoo berganti pengelola. 

“Kalau melihat dasar-dasar untuk yang terkait aturannya atau segala macam, itu kan sekarang kita belum jelas,” kata pria Yaya saat ditemui Liputan6.com, Minggu (8/2/2026). 

Yaya mengetahui, Pemkot Bandung berjanji akan menanggung gaji karyawan selama tiga bulan masa transisi. Tapi, pertanyaan penting bagi Yaya dan ratusan pekerja lainnya adalah, apakah mereka akan tetap bisa bekerja setelah masa transisi selesai? 

“Setelah tiga bulan, kita mau kemana? Mau ngapain? Apakah langsung kita ditinggalkan? Itu yang kita tidak mau. Harapannya keberlanjutan kerja, dan pasti dengan haknya yang harus dipenuhi,” katanya.