Ratusan Tenaga Honorer di Pemkot Mataram Terindikasi Bodong, Titipan Pejabat dan Kolega

Liputan6.com, Mataram - Kabar adanya tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) bodong di lingkup Pemkot Mataram makin santer terdengar. Wali Kota Mataram Mohan Rolisakan menyebut dirinya masih menunggu hasil investigasi inspektorat terkait adanya kabar tersebut. 

"Sejauh ini, kami belum terima hasil investigasi Inspektorat berkaitan dengan tenaga honorer tersebut. Jadi kami belum bisa keluarkan kebijakan apa pun," katanya, seperti dari Antara, Rabu (19/11/2025).

Mohan mengaku, ada 655 tenaga honorer yang tidak masuk data base Badan Kepagawaian Negara (BKN). Pihaknya masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait proses pengangkatan tenaga honorer yang pengangkatannya terindikasi tidak sesuai ketentuan dari jumlah itu.

Dikatakan, investigasi Inspektorat saat ini sudah berjalan dua pekan sejak adanya laporan indikasi honorer bodong tersebut.

Terhadap hal itu, Mohan meminta Inspektorat lebih cermat dan teliti saat melakukan investigasi menyeluruh terhadap 655 tenaga honorer non data base BKN.

"Inspektorat harus lebih detail sebab itu akan menyangkut nasib tenaga orang honorer ke depan," katanya.

Mohan memastikan keputusan yang diambil terhadap honorer tersebut akan penuh pertimbangan. Dirinya menyebut masih yakin bisa mempertahankan tenaga honorer bisa bekerja seperti biasa.

"Tolok ukur yang paling mendasar kami pertimbangkan terkait kedisiplinan dan komitmen mereka terhadap pekerjaan," katanya.

Namun jika honorer yang pengangkatannya tidak sesuai ketentuan terbukti tergolong pemalas, wali kota mengatakan keberadaannya bisa anulir karena Kota Mataram butuh pegawai yang rajin dan mau bekerja.

"Kami tidak mau, mereka hanya terdaftar menjadi honorer dan terima gaji saja. Tapi tidak pernah bekerja," katanya.

Hal senada juga disebutkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri, indikasi pegawai non-ASN bodong tersebut kemungkinan atau bisa saja dari titipan pejabat, kolega, dan pihak-pihak lainnya.

"Akan tetapi jika itu memang terbukti ada pegawai non-ASN tidak jelas pengangkatan dan kinerja, kami tentu bisa mengambil langkah tegas sesuai regulasi," katanya.