Nestapa PMI Sukabumi Meninggal di Arab Saudi Jenazah Sulit Dipulangkan Karena Status Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, berinisial N (36), meninggal dunia saat bekerja di Arab Saudi.

Kabar wafatnya N dikonfirmasi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi, yang menerima informasi tersebut satu minggu setelah buruh migran perempuan itu mengembuskan napas terakhir.

Ketua SBMI Sukabumi, Jejen Nurjanah menjelaskan, N telah bekerja di Arab Saudi selama tiga tahun sebagai pekerja domestik atau Asisten Rumah Tangga (ART).

Kematiannya diduga disebabkan oleh sakit vertigo yang mendadak kambuh.

“Menurut informasi yang diperoleh, N sempat jatuh dan tidak pernah pulih hingga akhirnya meninggal dunia di Saudi Arabia,” kata Jejen dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Ironisnya, N diketahui bekerja secara unprosedural (ilegal). Ia dilaporkan telah melarikan diri dari majikannya dan memilih tinggal di kontrakan bersama rekan sesama buruh migran.

Status ilegal ini menjadi kendala utama yang menghambat proses pemulangan jenazahnya ke Indonesia. Meskipun pihak SBMI telah berkoordinasi dengan KBRI, untuk membicarakan opsi terbaik.

“Korban memang bekerja secara tidak prosedural dan sempat melarikan diri dari majikannya. Saat sakit dan meninggal dunia, tidak ada dokumen formal yang bisa menjadi dasar pemulangan jenazah,” ujarnya.

Mengingat proses pemulangan dinilai tidak memungkinkan dan berisiko tinggi akibat status keimigrasian yang bertentangan dengan aturan, pihak keluarga akhirnya menyepakati jenazah N dimakamkan di Arab Saudi.

“Dalam koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, DP3A, Camat, hingga Kepala Desa, keluarga menyatakan merelakan N dimakamkan di sana. Bahkan pihak KBRI meminta surat pernyataan resmi dari keluarga untuk mengesahkan keputusan itu,” jelasnya.

Jenazah N telah dikebumikan pada Jumat (14/11) lalu. Proses pemakaman di Arab Saudi juga disertakan dokumentasi resmi dari otoritas terkait, menjamin pemakaman telah dilakukan secara layak dan sesuai prosedur setempat.

Jejen menekankan bahwa banyak warga memilih jalur non-prosedural karena terdesak faktor ekonomi, minimnya tenaga pendamping, dan informasi yang terbatas.

Di sisi lain, N yang meninggalkan dua anak di tanah air setelah bercerai, kini harus dimakamkan di negeri orang.

“Ini persoalan klasik. Mereka berangkat lewat jalur tak resmi karena tergiur tawaran cepat dan gaji besar. Tapi ketika terjadi sesuatu, baru terasa betapa beresiko,” ungkapnya.