Guru Besar UNJ: Isu HAM Papua Menguat, Mahasiswa Tak Boleh Menutup Mata

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan pelanggaran HAM di Papua oleh KKB/TPNPB-OPM, harus menjadi perhatian serius gerakan mahasiswa Indonesia.

"Isu HAM Papua menguat, dan mahasiswa tidak boleh menutup mata. Kekerasan terhadap warga sipil, guru, tenaga kesehatan, hingga aparat keamanan harus menjadi alarm moral bagi gerakan mahasiswa,” ujar Haris saat memberikan paparan berjudul “Rekonstruksi Gerakan Kebangsaan” di hadapan peserta Musyawarah Kerja (Muker) Aliansi BEM se-Bogor Raya di Bogor, Sabtu (15/11/2025), seperti dilansir Antara.

Haris menilai bahwa rekonstruksi gerakan kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari sensitivitas mahasiswa terhadap isu kemanusiaan.

Menurut dia, Papua adalah indikator paling nyata bahwa bangsa ini sedang menghadapi persoalan HAM yang mendesak.

Haris mengingatkan sejarah Indonesia tidak pernah lepas dari peran kritis mahasiswa. Namun, ia menyayangkan bahwa hari ini ruang gerak mahasiswa justru menyempit.

“Pemuda dan mahasiswa selalu menjadi penggerak perubahan. Tapi hari ini, mereka seakan hanya jadi penonton, bahkan dianggap beban pembangunan,” katanya.

Ia menilai konflik internal organisasi mahasiswa yang semakin tinggi serta pola regenerasi politik yang tidak sehat, yang lebih mengutamakan garis keturunan daripada kapasitas dan ideologi yang melemahkan posisi mahasiswa sebagai agen perubahan.

"Tantangan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan adalah konflik internal, hal ini harus direkonstruksi jangan sampai merusak wacana gerakan yang murni dari mahasiswa", tegasmya.

Haris juga menjelaskan bahwa kompleksitas persoalan bangsa semakin menuntut hadirnya gerakan mahasiswa yang progresif dan berani.

Mulai dari penurunan daya beli, tingginya pengangguran, korupsi, judi online, narkoba, hingga dominasi oligarki dalam menguasai ekonomi dan sumber daya bangsa.

“Semua masalah struktural ini, ditambah situasi Papua dan pelanggaran HAM yang terjadi yang kerap terjadi, harus menjadi PR besar gerakan mahasiswa hari ini,” tegasnya.

Haris secara tegas menempatkan Papua sebagai isu kemanusiaan yang harus mendapat perhatian utama.