Dedi Mulyadi Larang Investasi yang Merusak Lingkungan Masuk ke Jawa Barat

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang investasi yang berisiko tinggi merusak lingkungan untuk masuk ke Jawa Barat. Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan selektif dalam menjaring investor.

"Industri-industri yang berisiko lingkungan tinggi itu enggak boleh masuk ke Jawa Barat," kata Dedi dalam keterangannya pada Sabtu (15/11/2025).

Dedi mengingatkan pentingnya investasi berbasis lingkungan. Oleh karena itu, dia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tidak memberikan izin lingkungan bagi investasi yang berpotensi merusak kelestarian alam.

"Nanti kan ada audit, ada izin UKL dan UPL-nya itu kan. Izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya minta ke Dinas Lingkungan Hidup, (investasi) yang berisiko tinggi jangan kasih izin," tuturnya.

Menurut Dedi, lingkungan yang terjaga dengan baik pada akhirnya akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal dan usaha di Jawa Barat.

"Karena kan kalau misalnya gini, investasi tapi Sungai Citarum tercemar, buat apa?" ucapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik mengungkap realisasi investasi di Jawa Barat mengalami peningkatan pesat.

Dia mengungkap, realisasi investasi di Jawa Barat selama Januari hingga September 2025 mencapai Rp218,2 triliun atau 15,2 persen dari nilai nasional. Jumlah tersebut meningkat 18 persen dibanding capaian pada 2024 sebesar Rp 184,89 triliun.

"Angka investasi ini diharapkan terus meningkat seiring masuknya investasi baru di berbagai kawasan industri seperti Rebana, Bekasi, dan Bandung Raya," ujar Dedi Taufik.

Seiring dengan tren positif itu, penyerapan kerja juga meningkat menjadi 303.469 orang, meningkat 4,45 persen dibanding 2024 sebanyak 290.545 orang.

Dengan rincian tenaga kerja terserap pada investasi dalam negeri (PMDN) sebanyak 175.385 orang dan investasi asing (PMA) sebanyak 128.084 orang. Sebagian besar penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor manufaktur dan jasa penunjang industri.