Begini Strategi BGN Jangkau Daerah Terpencil di Lampung

Liputan6.com, Lampung - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema layanan Satuan Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Lampung. Langkah itu dilakukan guna memastikan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat berjalan tanpa kendala, termasuk di daerah yang belum memiliki SPPG mandiri.

Direktur Wilayah I Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, mengatakan bahwa pelatihan bagi para penjamah makanan menjadi bagian dari program BGN Road to Zero Gistik. Bimtek itu dirancang untuk mencegah terjadinya keracunan dan memastikan makanan tidak basi saat distribusi.

“Peserta dibekali cara memilih bahan pangan yang baik, menyimpan, mengolah hingga memproses makanan menjadi hidangan bergizi. Selain itu juga diajarkan manajemen waktu agar makanan tiba tepat sasaran,” ujar Wahyu di Bandar Lampung, Sabtu (8/11/2025).

BGN juga mulai menerapkan sertifikasi SLHS (Segel Layak Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG. SPPG yang tidak memenuhi standar akan dihentikan operasionalnya sementara hingga syarat dipenuhi. Jika tetap tidak memenuhi dalam waktu yang ditentukan, izin akan dicabut permanen.

Menurut Wahyu, Lampung termasuk daerah dengan akselerasi tercepat dalam penyiapan SPPG di Sumatera. Dari target yang ditetapkan, kesiapan operasional di Lampung telah mencapai 82 persen.

Secara nasional, BGN mencatat dari 1,4 miliar porsi makanan yang disalurkan sejak awal program, terjadi 8.000 kasus gangguan, jumlah yang disebut Presiden sebagai kurang dari 0,01 persen, sehingga program dinilai berjalan efektif.

“Di Lampung, tingkat kasus masih lebih rendah dibanding provinsi lain,” kata dia.

Untuk menjangkau wilayah terpencil, BGN menyiapkan SPPG 3T dengan desain dapur lebih kecil dari SPPG reguler. Bila dapur standar berukuran 20x20 meter, maka SPPG 3T dibangun dengan layout sekitar 10x15 meter dan mampu melayani maksimal 1.000 penerima manfaat.

BGN menargetkan 4.770 titik percepatan SPPG 3T secara nasional. Batasan kapasitas terbaru per 11 November mengatur bahwa dapur SPPG hanya boleh menyiapkan maksimal 3.000 porsi per hari, dengan nilai sewa porsi 2.000 rupiah dikalikan jumlah penerima manfaat.

"Pada 2025, berdasarkan arahan Presiden, BGN menargetkan 5.000 SPPG siap beroperasi agar seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya secara penuh menjelang akhir tahun," tutup dia.