Bank Tanah Gandeng Kejagung Awasi Lahan Koperasi Merah Putih di Lampung

Liputan6.com, Lampung - Badan Bank Tanah (BBT) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengawal penyediaan lahan bagi pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Lampung. Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BBT dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (12/11/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan kerja sama dengan Kejagung menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan tanah negara.

"Kami ingin memastikan setiap langkah Badan Bank Tanah dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat," ujar Hakiki.

Dia menegaskan, keterlibatan Jamintel akan memastikan pengelolaan aset tanah negara berjalan lebih transparan dan terarah.

Sinergi itu juga diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro di daerah.

BBT akan menyiapkan lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih sebagai implementasi awal kerja sama tersebut.

Program itu disebut menjadi pintu masuk bagi BBT untuk memperluas peran dalam mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penguatan ekonomi desa.

"Inisiatif ini merupakan langkah awal dalam membangun tata kelola pertanahan nasional yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat," terang dia.

Menteri Koperasi, Ferry Joko Yuliantono mengatakan, Lampung menjadi salah satu provinsi yang paling cepat dalam pembentukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih.

Dia menyebut, sejauh ini sudah terinventarisasi hampir 18 ribu titik tanah di seluruh Indonesia yang masuk dalam sistem Kementerian Koperasi. Dari jumlah itu, sekitar 12 ribu titik sedang dalam tahap pembangunan fisik gudang dan gerai koperasi.

“Target kami sampai November ini ada 20 ribu titik yang sedang dibangun, dan pada Maret 2026 sudah mencapai 80 ribu unit koperasi desa yang siap beroperasi lengkap dengan gudang, gerai, hingga fasilitas penunjang,” ujar Ferry.

Ferry bilang, koperasi-koperasi tersebut nantinya akan dikelola secara modern, mencakup ritel desa, apotek, klinik, logistik, hingga pembiayaan mikro.

Kementerian Koperasi juga tengah menyiapkan tenaga pendamping bisnis dan pelatihan bagi para pengurus koperasi agar dapat mengelola usaha secara profesional.

“Kami ingin koperasi kembali menjadi badan usaha yang punya peran penting dalam perekonomian nasional. Lampung menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan penegak hukum bisa mempercepat pemerataan ekonomi,” katanya.

Badan Tanah menggandeng Kejagung untuk mengawasi penyediaan lahan pembangunan koperasi desa di Lampung. Foto : (Liputan6.com/Ardi).